alexametrics
30 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Kubu Markus Ngotot ke Jaksa Bidik Pihak Lain yang Terlibat

KRAKSAAN, Radar Bromo – Persidangan kasus ijazah palsu jilid II kini mendekati putusan. Dalam perkara dengan terdakwa Markus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan replik atas pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum. Dari replik tesebut JPU tetap bersikukuh pada tuntutan awal yang berikan kepada Markus.

Pembacaan replik ini dilakukan Selasa (22/12) siang. Persidangan dilaksanakan secara virtual di tiga lokasi yang berbeda di Kraksaan. Terdakwa dan penasihat hukum di Rumah Tahanan; JPU di Kantor Kejaksaan Negeri dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan.

Penasihat hukum terdakwa Markus, Hosnan Taufik menyampaikan, replik JPU yang telah disampaikan kurang tepat. Sebab saksi yang telah dihadirkan menjelaskan dengan gamblang tentang kasus pembuatan ijazah palsu yang mengerucut pada Jon Junaedi. Tidak tanggung-tanggung dari keterangan yang disampaikan menyatakan bahwa Jon Junaedi telah menyusun skenario pembuatan ijazah dari awal hingga selesai dibuat.

“Jaksa bersikukuh pada tuntutannya. Menurut kami Markus adalah korban yang dikorbankan. Sebab masih ada aktor lain dan sebenarnya sudah terungkap di persidangan,” katanya.

Hosnan kembali menceritakan soal Abdul Kadir, yang sebenarnya tidak mau mendaftar calon legislatif pada saat pemilu 2019 lalu. Alasannya karena Abdul Kadir tidak memiliki ijazah.

Namun kemudian Jon Junaidi memaksa Abdul Kadir. Dengan jaminan akan diuruskan ijazah. Dalam prosesnya ijazah tersebut kemudian diurus ke Markus yang saat ini telah menjadi terdakwa. Sedangkan Saiful Bahri yang merupakan salah satu staf honorer di Dinas Pendidikan, memiliki tugas untuk membungkus Ijazah Paket C tersebut.

“Kami mencatat ada kejanggalan, Abdul Kadir dan Markus tidak saling kenal. Kemudian hal itu sudah diterangkan saat persidangan, dalam proses pembutan Jon Junaidi-lah yang memfasilitasi itu. Untuk Saiful Bahri memang bertugas mengemas ijazah Paket C. Harusnya juga diseret,” katanya.

Lanjut Hosnan, agenda persidangan berikutnya adalah duplik. Namun pihaknya tidak melakukan upaya tersebut. Sebab dalam pledoi sudah dijelaskan dengan dengan gamblang. Selain itu terdakwa juga sudah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya.

“Saya tekankan Markus hanya korban, oleh karena itu kami mohon kepada hakim di samping keringanan tuntutan. Juga dapat mentersangkakan Jon Junaedi dan Saiful Bahri,” tutur Hosnan.

Sementara itu, Humas Kejaksaan Negeri Kraksaan, Daniar mengatakan bahwa terdakwa memang mengakui kesalahannya. Meminta Jon Junaedi dan Saiful Bahri untuk diproses. Kendati demikian pihaknya masih tetap menuntut terdakwa dengan pasal yang sebelumnya sudah didakwakan.

“Walaupun sudah banyak alat bukti dari perkara Markus dan Abdul Kadir, hal tersebut merupakan ranah dan tupoksi dari penyidik (Kepolisian, Red). Sehingga JPU tetap pada tuntutan,” ujarnya singkat.

Diberitakan sebelumnya jika tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada Markus. Tetap mengganjar terdakwa dengan Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan ancaman pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subider 2 bulan penjara. (ar/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Persidangan kasus ijazah palsu jilid II kini mendekati putusan. Dalam perkara dengan terdakwa Markus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan replik atas pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum. Dari replik tesebut JPU tetap bersikukuh pada tuntutan awal yang berikan kepada Markus.

Pembacaan replik ini dilakukan Selasa (22/12) siang. Persidangan dilaksanakan secara virtual di tiga lokasi yang berbeda di Kraksaan. Terdakwa dan penasihat hukum di Rumah Tahanan; JPU di Kantor Kejaksaan Negeri dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan.

Penasihat hukum terdakwa Markus, Hosnan Taufik menyampaikan, replik JPU yang telah disampaikan kurang tepat. Sebab saksi yang telah dihadirkan menjelaskan dengan gamblang tentang kasus pembuatan ijazah palsu yang mengerucut pada Jon Junaedi. Tidak tanggung-tanggung dari keterangan yang disampaikan menyatakan bahwa Jon Junaedi telah menyusun skenario pembuatan ijazah dari awal hingga selesai dibuat.

“Jaksa bersikukuh pada tuntutannya. Menurut kami Markus adalah korban yang dikorbankan. Sebab masih ada aktor lain dan sebenarnya sudah terungkap di persidangan,” katanya.

Hosnan kembali menceritakan soal Abdul Kadir, yang sebenarnya tidak mau mendaftar calon legislatif pada saat pemilu 2019 lalu. Alasannya karena Abdul Kadir tidak memiliki ijazah.

Namun kemudian Jon Junaidi memaksa Abdul Kadir. Dengan jaminan akan diuruskan ijazah. Dalam prosesnya ijazah tersebut kemudian diurus ke Markus yang saat ini telah menjadi terdakwa. Sedangkan Saiful Bahri yang merupakan salah satu staf honorer di Dinas Pendidikan, memiliki tugas untuk membungkus Ijazah Paket C tersebut.

“Kami mencatat ada kejanggalan, Abdul Kadir dan Markus tidak saling kenal. Kemudian hal itu sudah diterangkan saat persidangan, dalam proses pembutan Jon Junaidi-lah yang memfasilitasi itu. Untuk Saiful Bahri memang bertugas mengemas ijazah Paket C. Harusnya juga diseret,” katanya.

Lanjut Hosnan, agenda persidangan berikutnya adalah duplik. Namun pihaknya tidak melakukan upaya tersebut. Sebab dalam pledoi sudah dijelaskan dengan dengan gamblang. Selain itu terdakwa juga sudah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya.

“Saya tekankan Markus hanya korban, oleh karena itu kami mohon kepada hakim di samping keringanan tuntutan. Juga dapat mentersangkakan Jon Junaedi dan Saiful Bahri,” tutur Hosnan.

Sementara itu, Humas Kejaksaan Negeri Kraksaan, Daniar mengatakan bahwa terdakwa memang mengakui kesalahannya. Meminta Jon Junaedi dan Saiful Bahri untuk diproses. Kendati demikian pihaknya masih tetap menuntut terdakwa dengan pasal yang sebelumnya sudah didakwakan.

“Walaupun sudah banyak alat bukti dari perkara Markus dan Abdul Kadir, hal tersebut merupakan ranah dan tupoksi dari penyidik (Kepolisian, Red). Sehingga JPU tetap pada tuntutan,” ujarnya singkat.

Diberitakan sebelumnya jika tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada Markus. Tetap mengganjar terdakwa dengan Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan ancaman pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subider 2 bulan penjara. (ar/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/