alexametrics
33.9 C
Probolinggo
Wednesday, 20 October 2021

Aliansi Masyarakat Datangi Dewan, Pertanyakan SK Kades Terpilih

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap pertama di Kabupaten Probolinggo, masih menyisakan persoalan. Ada pihak yang tak puas walaupun kades terpilih bahkan sudah dilantik beberapa waktu lalu. Sebab ada SK Kades terpilh yang dilantik, dinyatakan keliru.

Rabu (22/9), sejumlah masyarakat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo untuk beraudiensi. Ikut juga dua calon kepala desa (Cakades) yang gagal ikut di Pilkades tahap pertama. Dua Cakades yang ikut dalam audiensi tersebut ialah, Saneman, Cakades Jatiadi, Kecamatan Gending dan Sawar, Cakades Betek, Kecamatan Krucil.

Kedatangan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Transparansi Probolinggo (AMTP) tersebut bertujuan untuk menanyakan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pelantikan kades terpilih. Dalam SK tentang pelantikan kades terpilih itu tertulis Tutik Suhariyah yang seharusnya sebagai kades Jatiadi. Tetapi di SK tertulis Kades Sumberanom, Kecamatan Sumber.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, audiensi digelar pukul 11.28, di ruang Badan Anggaran (Banggar) Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Sempat terjadi adu argumen antara perwakilan AMTP dengan perwakilan dari pihak eksekutif perihal SK Kepala Desa terpilih di Desa Jatiadi.

Kuasa hukum dari Cakades Saneman, Mustofa mengatakan, fakta kecacatan mekanisme SK terhadap Kepala Desa terpilih di Desa Jatiadi itu ditemukan saat persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Selasa (7/9).

“Saat diketahui SK Tutik Suhariyah yang seharusnya sebagai Kades Jatiadi, tetapi ditulis dengan Kades Sumberanom, Kecamatan Sumber. Pihak pemkab langsung meminta waktu untuk memperbaiki SK tersebut,“ ujar Mustofa.

Seminggu kemudian, yakni pada Selasa (14/9) saat di Persidangan Di PTUN ternyata SK-nya sudah diperbaiki dan menyatakan Tutik sebagai Kades Jatiadi. Dari situlah timbul kecurigaan pada pihaknya terkait mekanisme pembuatan SK tersebut.

“Jika seperti itu, berarti ada dua SK. Berarti selama 1 minggu, kades Jatiadi tersebut belum sah menjadi Kades. Ada kecacatan dalam mekanismenya,” Ujarnya.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap pertama di Kabupaten Probolinggo, masih menyisakan persoalan. Ada pihak yang tak puas walaupun kades terpilih bahkan sudah dilantik beberapa waktu lalu. Sebab ada SK Kades terpilh yang dilantik, dinyatakan keliru.

Rabu (22/9), sejumlah masyarakat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo untuk beraudiensi. Ikut juga dua calon kepala desa (Cakades) yang gagal ikut di Pilkades tahap pertama. Dua Cakades yang ikut dalam audiensi tersebut ialah, Saneman, Cakades Jatiadi, Kecamatan Gending dan Sawar, Cakades Betek, Kecamatan Krucil.

Kedatangan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Transparansi Probolinggo (AMTP) tersebut bertujuan untuk menanyakan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pelantikan kades terpilih. Dalam SK tentang pelantikan kades terpilih itu tertulis Tutik Suhariyah yang seharusnya sebagai kades Jatiadi. Tetapi di SK tertulis Kades Sumberanom, Kecamatan Sumber.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, audiensi digelar pukul 11.28, di ruang Badan Anggaran (Banggar) Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Sempat terjadi adu argumen antara perwakilan AMTP dengan perwakilan dari pihak eksekutif perihal SK Kepala Desa terpilih di Desa Jatiadi.

Kuasa hukum dari Cakades Saneman, Mustofa mengatakan, fakta kecacatan mekanisme SK terhadap Kepala Desa terpilih di Desa Jatiadi itu ditemukan saat persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Selasa (7/9).

“Saat diketahui SK Tutik Suhariyah yang seharusnya sebagai Kades Jatiadi, tetapi ditulis dengan Kades Sumberanom, Kecamatan Sumber. Pihak pemkab langsung meminta waktu untuk memperbaiki SK tersebut,“ ujar Mustofa.

Seminggu kemudian, yakni pada Selasa (14/9) saat di Persidangan Di PTUN ternyata SK-nya sudah diperbaiki dan menyatakan Tutik sebagai Kades Jatiadi. Dari situlah timbul kecurigaan pada pihaknya terkait mekanisme pembuatan SK tersebut.

“Jika seperti itu, berarti ada dua SK. Berarti selama 1 minggu, kades Jatiadi tersebut belum sah menjadi Kades. Ada kecacatan dalam mekanismenya,” Ujarnya.

MOST READ

BERITA TERBARU