Desak Pemkab Eksekusi Putusan Banding usai Penggugat Menang di PT TUN

BERI KETERANGAN: Jamil didampingi humas YKBH-BK saat konferensi pers, terkait putusan banding PT TUN Surabaya yang memenangkan penggugat Jamil. (Foto: Arif Mashudi/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

LECES, Radar Bromo – Sengketa hasil pemilihan kepala desa (pilkades) Clarak, Kecamatan Leces, sudah berakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah putusan turun, Jamil selaku penggugat meminta Pemkab Probolinggo tidak ingkar janji. Mereka mendesak untuk segera mengeksekusi keputusan banding PT TUN Surabaya, supaya tidak menjadi gejolak di tengah masyarakat.

”Saya mengajukan gugatan, menuntut pembatalan SK penetapan panitia Pilkades (Clarak) sampai menuntut pilkades ulang itu, atas dorongan dan dukungan warga. Sekarang, hasil putusan banding sudah turun, dan menerima gugatan banding saya,” kata Jamil saat ditemui kemarin.

Jamil menjelaskan, sesuai surat pemberitahuan putusan banding nomor 129/B/2020/PT.TUN.SBY.Jo.Nomor: 172/G/2019/PTUN.SBY, pengajuan banding diterima. Dirinya mendesak pemkab untuk mematuhi keputusan tersebut. ”Kami berharap, masyarakat tetap kondusif. Tapi pemerintah daerah untuk segera laksanakan putusan banding itu. supaya ada kepastian hukum,” terangnya.

Humas YKBH-BK (Yayasan Konsultasi Bantuan Hukum dan Bela Keadilan) Kabupaten Probolinggo yang mendampingi Jamil mengatakan, masyarakat membutuhkan pilkades yang adil dan profesional. ”Hasil pilkades 12 November 2019 lalu, ada dua calon yang memilih suara imbang, 428 suara. PT.TUN Surabaya ini sudah membatalkan SK Penetapan panitia pilkades yang memenangkan salah satu calon. Jadi pemerintah daerah harus segera eksekusi, untuk membatalkan hasil penetapan pilkades Clarak itu,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, Priyo Siswoyo saat dikonfiramsi mengatakan, pihaknya baru menerima hasil putusan banding dari PT TUN Surabaya. Selanjutnya, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti panitia pilkades dan kades yang sudah dilantik. ”Kami masih belum tentukan sikap menerima putusan banding itu atau akan ajukan kasasi,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, gugatan PT TUN sendiri dipicu oleh hasil penghitungan Pilkades Clarak, Kecamatan Leces, beberapa waktu lalu. Dari empat cakades, ada dua cakades yang memperoleh suara sama. Namun, panitia pilkades sesuai peraturan bupati, menetapkan cakades nomor urut 3 sebagai kades terpilih. Karena, memenangkan suara di dusun yang lebih banyak. Yaitu, di tiga dusun. (mas/fun)