alexametrics
25 C
Probolinggo
Thursday, 4 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Pedagang Di-Deadline Lunasi Retribusi Pasar, Jika Tidak Izin Dicabut

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KRAKSAAN, Radar Bromo – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, masih memiliki pekerjaan rumah terkait retribusi pasar. Sepanjang tahun kamarin, banyak pedagang yang belum melunasi retribusinya. Karenanya, Disperindag kembali mengeluarkan ancaman mencabut izin pedagang yang tak melunasinya.

Ancaman itu akan dijatuhkan jika pedagang tak melunasinya sampai batasan waktu yang telah ditentukan. Yakni, sampai Mei 2021.

Diketahui, hingga awal Januari 2021, ada 137 pedagang yang belum melunasi retribusi 2020. Mereka tersebar di 34 pasar daerah milik Pemkab Probolinggo. Namun, bulan ini sejumlah pedagang mulai membayarnya. Sehingga, yang belum melunasinya sudah kurang dari 100 pedagang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Taupik Alami mengatakan, kini pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan persoalan tunggakan retribusi pasar dari para pedagang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyurati para pedagang.

“Sebelumnya sudah kami surati. Penyuratannya bertahap. Jika pada Mei mendatang belum lunas, maka kami akan kaji pencabutan surat izinnya. Pada Januari lalu pedagang di lapak Pasar Dringu, sudah lunas semua dari beberapa yang belum lunas. Sehingga, saat ini menyisakan di bawah 100 pedagang yang belum lunas,” jelasnya, Senin (22/2).

Sebelumnya, kata Taupik, dari 137 pedagang yang belum lunas, mereka dikenakan retribusi sekitar Rp 110.000 per bulan. Sehingga, bila ditotal retribusi yang belum dikumpulkan Disperindag, mencapai sekitar Rp 15.000.000. Kekurangan hanya bagian kecil jika dibandingkan dengan target retribusi tahun kemarin yang mencapai Rp 2.598.562.900.

“Kami tutup buku (penarikan retribusi, red) pada 20 Desember. Sehingga, penarikan Desember kami lakukan sebelum tanggal 20. Alhamdulillah, data terakhir yang didapat mencapai sekitar 99,75 persen,” jelasnya.

Ia menyebutkan, para pedagang yang belum melunasi retribusinya merupakan pedagang bedak dan sebagian di lapak los. Ia mengaku mengerti adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan pedagang. Sehingga, untuk tetap melakukan penarikan, pihaknya memperbolehkan pelunasan ataupun pembayaran retribusi dengan cara dicicil.

“Terkadang ada yang membayar setiap hari dan per minggu. Boleh seperti itu dan tetap kami catat. Kami sangat paham kondisi sekarang. Ditambah lagi sebelumnya ada rapid test antigen, para pedagang banyak yang tutup dan pembeli juga tidak ada. Sehingga, sangat mempengaruhi pendapatan para pedagang,” ujarnya. (mu/rud)

Mobile_AP_Rectangle 1

KRAKSAAN, Radar Bromo – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, masih memiliki pekerjaan rumah terkait retribusi pasar. Sepanjang tahun kamarin, banyak pedagang yang belum melunasi retribusinya. Karenanya, Disperindag kembali mengeluarkan ancaman mencabut izin pedagang yang tak melunasinya.

Ancaman itu akan dijatuhkan jika pedagang tak melunasinya sampai batasan waktu yang telah ditentukan. Yakni, sampai Mei 2021.

Diketahui, hingga awal Januari 2021, ada 137 pedagang yang belum melunasi retribusi 2020. Mereka tersebar di 34 pasar daerah milik Pemkab Probolinggo. Namun, bulan ini sejumlah pedagang mulai membayarnya. Sehingga, yang belum melunasinya sudah kurang dari 100 pedagang.

Mobile_AP_Half Page

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Taupik Alami mengatakan, kini pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan persoalan tunggakan retribusi pasar dari para pedagang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyurati para pedagang.

“Sebelumnya sudah kami surati. Penyuratannya bertahap. Jika pada Mei mendatang belum lunas, maka kami akan kaji pencabutan surat izinnya. Pada Januari lalu pedagang di lapak Pasar Dringu, sudah lunas semua dari beberapa yang belum lunas. Sehingga, saat ini menyisakan di bawah 100 pedagang yang belum lunas,” jelasnya, Senin (22/2).

Sebelumnya, kata Taupik, dari 137 pedagang yang belum lunas, mereka dikenakan retribusi sekitar Rp 110.000 per bulan. Sehingga, bila ditotal retribusi yang belum dikumpulkan Disperindag, mencapai sekitar Rp 15.000.000. Kekurangan hanya bagian kecil jika dibandingkan dengan target retribusi tahun kemarin yang mencapai Rp 2.598.562.900.

“Kami tutup buku (penarikan retribusi, red) pada 20 Desember. Sehingga, penarikan Desember kami lakukan sebelum tanggal 20. Alhamdulillah, data terakhir yang didapat mencapai sekitar 99,75 persen,” jelasnya.

Ia menyebutkan, para pedagang yang belum melunasi retribusinya merupakan pedagang bedak dan sebagian di lapak los. Ia mengaku mengerti adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan pedagang. Sehingga, untuk tetap melakukan penarikan, pihaknya memperbolehkan pelunasan ataupun pembayaran retribusi dengan cara dicicil.

“Terkadang ada yang membayar setiap hari dan per minggu. Boleh seperti itu dan tetap kami catat. Kami sangat paham kondisi sekarang. Ditambah lagi sebelumnya ada rapid test antigen, para pedagang banyak yang tutup dan pembeli juga tidak ada. Sehingga, sangat mempengaruhi pendapatan para pedagang,” ujarnya. (mu/rud)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2