Lamanya Revisi RTRW Disebut Dewan Karena Adanya Ego Sektoral OPD

PAJARAKAN, Radar Bromo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo angkat bicara atas lamanya penyelesaian revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Legislatif menilai, lambannya revisi perda itu karena ego sektoral masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal tersebut diungkapkan Oka Mahendara Jatikusuma, wakil ketua DPRD setempat. Dia menilai, lamanya penyelesaian revisi itu karena ego sektoral masing masing OPD. Sehingga, membuat proses revisi menjadi bertahun-tahun.

“Perda RTRW ini beberapa kali sudah dibicarakan. Meskipun demikian belum final. Ada semacam ego sektoral SKPD (OPD, Red),” katanya.

Ia menjelaskan, ego sektoral yang dimaksud yaitu dalam pengerjaan revisi tersebut, ada yang mengakatan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di sisi lain, juga ada yang mengatakan itu adalah ranah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Sehingga, ego sektoral ini terpelihara terus. Tiga tahun revisi tidak kunjung selesai,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Oka itu menjelaskan, padahal revisi Perda Nomor 03/ 2011 sangatlah penting. Terutama, untuk menggait investor masuk ke daerahnya. Sebab, dengan belum selesainya revisi tersebut bisa menghambat investasi.

“Efeknya, RTRW ini pada investasi. Investor yang mau masuk ini kan pasti melihat RTRW. Karena itu, investor masih maju mundur untuk investasi di Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Karena itu, pihaknya meminta kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan revisi perda tersebut. Selain itu, pihaknya juga meminta penataan ruang mengenai lahan pertanian, pariwisata, dan industri harus didata dengan benar.

“Juga mengenai lokasi wisata. Di Kabupaten Probolinggo ini nanti ada kawasan industri. Itu, harus digodok dengan benar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Yuono, kepala Bidang Infrastruktur di Bappeda setempat mengatakan, tidak adanya progres dalam revisi karena adanya pengalihan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mengenai wewenang penggarapan RTRW. Dimana mulai 2019 lalu, tupoksi itu diserahkan kepada bagian Tata Ruang. Sehingga, pihaknya pada tahun itu tibak berani melakukan penyerapan dana.

“Dan untuk tahun ini sudah digarap bersama. Kami dan bagian tata ruang. Untuk anggarannya dilakukan pengaggaran di bagian tata ruang,” terangnya.

Revisi perda RTRW di Kabupaten Probolinggo sendiri dimulai pada 2017 lalu. Namun, progres revisi itu berhenti pada Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG adalah lembaga yang membidangi perihal peta dasar. Pihak pemkab telah menyerahkan rancangan peta dasar daerah kepada BIG. Namun, hingga kini masih belum ada rekomendasi keluar. (sid/fun)