alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Sunday, 3 July 2022

Baru Enam Kecamatan di Kab Pasuruan Lunas Seratus Persen

KRAKSAAN, Radar Bromo – Realisasi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Probolinggo mencapai 76,26 persen dari target sebesar Rp 10.801.864.270. Sedangkan untuk total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 2020 sebanyak 336.455 lembar dari target 435.228 lembar.

“Hingga saat ini sudah ada 199 desa di 24 kecamatan yang sudah lunas PBB P2. Dari jumlah tersebut, 6 kecamatan sudah lunas PBB P2 100 persen. Yakni, Kecamatan Wonomerto, Kuripan, Sumber, Bantaran, Tegalsiwalan dan Gending” kata Kasubbid Penetapan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Arif Massudi.

Perolehan PBB P2 itu seharusnya sudah mencapai 95 persen. Namun karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka capaiannya belum maksimal. Karenanya, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke desa yang masih belum lunas PBB P2.

“Tujuannya, menggali permasalahan dan kendala. Setelah kami monitoring dan evaluasi, semua desa itu berkomitmen untuk segera melunasi PBB P2. Karena ini berhubungan dengan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak ke desa,” jelasnya.

Faktor belum maksimalnya perolehan PBB P2 yaitu dampak dari Covid-19. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak.

“Semua PBB P2 yang dibayarkan oleh masyarakat nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat melalui program-program pembangunan. Bagi mereka yang tidak membayar PBB P2 hingga akhir tahun, maka akan dikenakan denda setiap bulannya sebesar 2 persen dari pokok pajak hingga maksimal 24 bulan,” terangnya.

Arif menegaskan jika realisasi perolehan PBB P2 tidak maksimal, maka bagi hasil pajak dan ADD akan berkurang sesuai dengan komitmen capaian masing-masing desa. Sebab penghasilan ADD dan Bagi Hasil Pajak itu berkaitan dengan perolehan pemungutan pajak. Oleh karena itulah, banyak desa yang berlomba-lomba agar desanya segera lunas PBB P2 100 persen.

“Kami berharap agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkatkan dan pendapatan daerah dari sektor PBB P2 bisa naik. Paling tidak sama dengan tahun sebelumnya,” katanya. (sid/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Realisasi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Probolinggo mencapai 76,26 persen dari target sebesar Rp 10.801.864.270. Sedangkan untuk total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 2020 sebanyak 336.455 lembar dari target 435.228 lembar.

“Hingga saat ini sudah ada 199 desa di 24 kecamatan yang sudah lunas PBB P2. Dari jumlah tersebut, 6 kecamatan sudah lunas PBB P2 100 persen. Yakni, Kecamatan Wonomerto, Kuripan, Sumber, Bantaran, Tegalsiwalan dan Gending” kata Kasubbid Penetapan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Arif Massudi.

Perolehan PBB P2 itu seharusnya sudah mencapai 95 persen. Namun karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka capaiannya belum maksimal. Karenanya, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke desa yang masih belum lunas PBB P2.

“Tujuannya, menggali permasalahan dan kendala. Setelah kami monitoring dan evaluasi, semua desa itu berkomitmen untuk segera melunasi PBB P2. Karena ini berhubungan dengan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak ke desa,” jelasnya.

Faktor belum maksimalnya perolehan PBB P2 yaitu dampak dari Covid-19. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak.

“Semua PBB P2 yang dibayarkan oleh masyarakat nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat melalui program-program pembangunan. Bagi mereka yang tidak membayar PBB P2 hingga akhir tahun, maka akan dikenakan denda setiap bulannya sebesar 2 persen dari pokok pajak hingga maksimal 24 bulan,” terangnya.

Arif menegaskan jika realisasi perolehan PBB P2 tidak maksimal, maka bagi hasil pajak dan ADD akan berkurang sesuai dengan komitmen capaian masing-masing desa. Sebab penghasilan ADD dan Bagi Hasil Pajak itu berkaitan dengan perolehan pemungutan pajak. Oleh karena itulah, banyak desa yang berlomba-lomba agar desanya segera lunas PBB P2 100 persen.

“Kami berharap agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkatkan dan pendapatan daerah dari sektor PBB P2 bisa naik. Paling tidak sama dengan tahun sebelumnya,” katanya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/