Pastikan Dana Desa Tahap Tiga di Kabupaten Probolinggo untuk BLT

KRAKSAAN, Radar Bromo – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dipastikan tak hanya mendapatkan bantuan selama tiga bulan. Namun, bantuannya akan diperpanjang hingga tiga bulan ke depan. Namun, nilainya tidak sama dengan tiga bulan sebelumnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, memastikan dana desa tahap ketiga akan gunakan untuk BLT. Sama dengan pengalihan dana desa tahap kedua, yang dipergunakan untuk penanganan terdampak pandemi Covid-19.

Rencana pengalihan dana desa tahap ketiga untuk BLT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tetapi, belum bisa diterapkan.

Kemudian keluar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 7/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, yang diundangkan pada Selasa (16/6). Sehingga, dapat dipastikan dana desa tahap ketiga akan digunakan untuk BLT.

“Sebelumnya peraturan menteri keuangan yang lebih dulu diterbitkan cenderung pada pengaturan dan alur menajemen penyaluran dana desa,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Probolinggo, Edy Suryanto.

Menurutnya, BLT-DD diberikan kepada keluarga miskin di desa terdampak pandemi. Tetapi, masih belum terdata dan menerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, dan kartu pra kerja.

Dengan adanya perubahan Permendesa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa, maka penanganan pandemi Covid-19, khususnya BLT akan diperpanjang menjadi tiga bulan. Namun, ada sedikit perubahan terkait bersaran nominal yang akan diberikan kepada KPM.

Jika periode awal atau tiga bulan pertama yang dimulai sejak April, KPM memperoleh Rp 600 ribu per bulan. Maka, tiga bulan berikutnya yang akan dimulai pada Juli, setiap KPM hanya akan memperoleh Rp 300 ribu per bulan.

“KPM yang akan memperoleh BLT-DD sama dengan periode sebelumnya, kecuali jika ada perubahan saat dilakukan evaluasi. Maka, perlu dilakukan musyawarah desa khusus untuk memperbaharui data penerima bantuan,” jelas Edy. (ar/rud)