alexametrics
24 C
Probolinggo
Sunday, 28 February 2021
Desktop_AP_Top Banner

Saat Pilkades Serentak, Cakades Diimbau Kampanye melalui Media

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

DRINGU, Radar Bromo – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemi Covid-19, calon kepala desa (cakades) diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Jika melanggar, sanksi paling “kejam” bisa didiskualifikasi sebagai cakades. Bahkan, cakades diimbau untuk berkampanye melalui media.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Edy Suyanto mengatakan, aturan pilkades serentak di 62 desa tahun ini mengacu pada Permendagri Nomor 72/2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112/2014 tentang Pilkades. Salah satunya adanya kewajiban bagi cakades untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Dalam Permendagri itu juga diatur sanksi bagi calon kades yang melanggar protokol kesehatan bisa didiskualifikasi. Itu hukuman paling berat,” ujarnya, kemarin.

Sanksi itu, kata Edy, tidak hanya berlaku bagi cakades. Tetapi, panitia pilkades juga wajib menerapkan protokol kesehatan dan juga ada sanksinya jika melanggar. Sanksi itu mulai sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan sampai diskualifikasi. “Sanksi melanggar protokol kesehatan itu diatur dalam pasal 44 poin E,” ujarnya.

Edy menjelaskan, sanksi diskualifikasi kepada cakades akan dijatuhkan oleh bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan Covid-19. “Untuk teguran tertulis diberikan oleh Bupati bisa kepada calon kepala desa berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan,” jelasnya.

Karena itu, kata Edy, kampanye pilkades di tengah pandemi paling disarankan bahan kampanye berupa masker, hand sanitizer, dan disinfiktan untuk pencegahan Covid-19. Hal itu tertuang dalam pasal 44c point 2b. “Di sana sudah jelas soal aturan kampanye. Bahkan, bahan kampanyenya juga diatur. Yakni, diprioritaskan berupa masker,” terangnya.

Edy menjelaskan, dalam pasal itu juga disarankan kampanye melalui media cetak, elektronik, dan media sosial. Sementara, untuk kampanye yang mengumpulkan massa diatur maksimal 50 orang. Itu pun dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. “Jika dalam perjalanan ada cakades yang terpapar Covid-19, calon tersebut tidak diperkenankan ikut andil dalam kampanye,” ujarnya. (mas/rud/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

DRINGU, Radar Bromo – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemi Covid-19, calon kepala desa (cakades) diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Jika melanggar, sanksi paling “kejam” bisa didiskualifikasi sebagai cakades. Bahkan, cakades diimbau untuk berkampanye melalui media.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Edy Suyanto mengatakan, aturan pilkades serentak di 62 desa tahun ini mengacu pada Permendagri Nomor 72/2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112/2014 tentang Pilkades. Salah satunya adanya kewajiban bagi cakades untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Dalam Permendagri itu juga diatur sanksi bagi calon kades yang melanggar protokol kesehatan bisa didiskualifikasi. Itu hukuman paling berat,” ujarnya, kemarin.

Mobile_AP_Half Page

Sanksi itu, kata Edy, tidak hanya berlaku bagi cakades. Tetapi, panitia pilkades juga wajib menerapkan protokol kesehatan dan juga ada sanksinya jika melanggar. Sanksi itu mulai sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan sampai diskualifikasi. “Sanksi melanggar protokol kesehatan itu diatur dalam pasal 44 poin E,” ujarnya.

Edy menjelaskan, sanksi diskualifikasi kepada cakades akan dijatuhkan oleh bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan Covid-19. “Untuk teguran tertulis diberikan oleh Bupati bisa kepada calon kepala desa berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan,” jelasnya.

Karena itu, kata Edy, kampanye pilkades di tengah pandemi paling disarankan bahan kampanye berupa masker, hand sanitizer, dan disinfiktan untuk pencegahan Covid-19. Hal itu tertuang dalam pasal 44c point 2b. “Di sana sudah jelas soal aturan kampanye. Bahkan, bahan kampanyenya juga diatur. Yakni, diprioritaskan berupa masker,” terangnya.

Edy menjelaskan, dalam pasal itu juga disarankan kampanye melalui media cetak, elektronik, dan media sosial. Sementara, untuk kampanye yang mengumpulkan massa diatur maksimal 50 orang. Itu pun dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. “Jika dalam perjalanan ada cakades yang terpapar Covid-19, calon tersebut tidak diperkenankan ikut andil dalam kampanye,” ujarnya. (mas/rud/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2