alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Pilkades Digelar Februari, Pemkab Teken Pernyataan Pelaksanaan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor Pemkab Probolinggo, Senin (18/10) sejatinya untuk menuntut kejelasan pilkades tahap kedua. Usai satu jam massa berorasi, pemkab menerima perwakilan Apdesi, seraya menegaskan bahwa pilkades bisa digelar, Februari tahun depan.

Adapun perwakilan pengunjuk rasa, ditemui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Heri Sulistyanto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Edy Suryanto menemui ribuan massa.

“Sudah kami susun dan kami pastikan jika pelaksanaan Pilkades akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022 mendatang,” ujar Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Heri Sulistyanto.

Sayangnya pernyataan yang dijelaskan Heri, belum membuat warga dan Apdesi puas. Mereka pun mendesak agar tahapan yang sudah dijelaskan dituangkan secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika pemkab tidak hanya bermanis-manis saja.

“Kami menginginkan kejelasan. Hari ini (kemarin, Red) tahapan pilkades sudah harus ada. Tidak cukup hanya berbicara, tapi juga harus ada bukti nyata,” kata Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo Hasanuddin.

Akhirnya audiensi pun dilakukan. Bertempat di ruangan rapat lantai 3 kantor Pemkab Probolinggo, ada tujuh perwakilan Apdesi yang ikut. Dalam ruangan tersebut turut hadir Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Heri Sulistyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Edy Suryanto dan Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi.

Setelah melakukan audiensi selama satu jam, akhirnya surat pernyataan dikeluarkan Pemkab Probolinggo. Dalam hal ini pemkab memenuhi tuntutan unjuk rasa yang dilakukan oleh Apdesi Kabupaten Probolinggo. Menyatakan bahwa sesuai Ketentuan Pasal 110 ayat (4) Pemendagri 120 Tahun 2018 tetang Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditegaskan bahwa Pelaksana Tugas, PelakSana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor Pemkab Probolinggo, Senin (18/10) sejatinya untuk menuntut kejelasan pilkades tahap kedua. Usai satu jam massa berorasi, pemkab menerima perwakilan Apdesi, seraya menegaskan bahwa pilkades bisa digelar, Februari tahun depan.

Adapun perwakilan pengunjuk rasa, ditemui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Heri Sulistyanto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Edy Suryanto menemui ribuan massa.

“Sudah kami susun dan kami pastikan jika pelaksanaan Pilkades akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022 mendatang,” ujar Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Heri Sulistyanto.

Sayangnya pernyataan yang dijelaskan Heri, belum membuat warga dan Apdesi puas. Mereka pun mendesak agar tahapan yang sudah dijelaskan dituangkan secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika pemkab tidak hanya bermanis-manis saja.

“Kami menginginkan kejelasan. Hari ini (kemarin, Red) tahapan pilkades sudah harus ada. Tidak cukup hanya berbicara, tapi juga harus ada bukti nyata,” kata Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo Hasanuddin.

Akhirnya audiensi pun dilakukan. Bertempat di ruangan rapat lantai 3 kantor Pemkab Probolinggo, ada tujuh perwakilan Apdesi yang ikut. Dalam ruangan tersebut turut hadir Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Heri Sulistyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Edy Suryanto dan Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi.

Setelah melakukan audiensi selama satu jam, akhirnya surat pernyataan dikeluarkan Pemkab Probolinggo. Dalam hal ini pemkab memenuhi tuntutan unjuk rasa yang dilakukan oleh Apdesi Kabupaten Probolinggo. Menyatakan bahwa sesuai Ketentuan Pasal 110 ayat (4) Pemendagri 120 Tahun 2018 tetang Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditegaskan bahwa Pelaksana Tugas, PelakSana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

MOST READ

BERITA TERBARU

/