alexametrics
24.4 C
Probolinggo
Tuesday, 16 August 2022

Tiga Pekan Operasi Yustisi Kumpulkan Denda Rp 2,7 Juta

KRAKSAAN, Radar Bromo – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 bersama aparat penegak hukum Kabupaten Probolinggo terus menggelar operasi yustisi. Hingga kini telah terkumpul Rp 2,7 juta perolehan dari sanksi denda yang dibebankan kepada pelanggar.

Koordinator Penegakan Keamanan dan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto menuturkan, sanksi denda tersebut diperoleh dari puluhan orang yang kedapatan melanggar pemakaian masker. Sehingga harus menjalani proses sidang di tempat dengan peradilan singkat.

“Penerapan sanksi denda hanya dilakukan di dua wilayah, yakni Kecamatan Sukapura dan Krucil. Hasilnya sebanyak 92 pelanggar terjaring razia,” ujarnya.

Uang denda yang telah terkumpul dari hasil operasi tetap akan masuk dalam Kas Daerah. Dengan mekanisme pelanggar yang dikenai sanksi administratif dan telah menerima tanda bukti pelanggaran. Dalam jangka waktu satu hari setelah ditetapkan, harus membayar denda yang telah dibebankan.

Jumlah wilayah operasi yustisi dengan penerapan sanksi denda tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Tercatat sebelumnya penerapan sanksi denda pada bulan Desember akan dilakukan di 4 wilayah.

Namun hanya dilaksanakan hanya di dua wilayah saja. Ini dilakukan setelah melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum membaik. Sehingga sanksi denda kemudian diubah menjadi sanksi sosial.

“Setiap pekan setelah pelaksanaan operasi kami lakukan evaluasi. Operasi yustisi dengan penerapan sanksi denda sebelumnya hanya memberi denda yang lebih murah dibandingkan dengan periode awal. Untuk saat ini memang lebih tepat diberikan sanksi sosial, seperti yang dilakukan di Kecamatan Sumberasih,” terangnya.

Ugas menegaskan bahwa operasi yustisi dengan sanksi sosial akan terus dilaksanakan hingga kasus Covid-19 membaik. Satgas kecamatan yang sebelumnya sudah terbentuk tetap melakukan operasi secara rutin.

“Jika kondisi masih belum membaik, operasi tetap akan dilaksanakan. Lokasi operasi yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten juga akan diacak, menyesuaikan tingkat pelanggaran protokol kesehatan,” bebernya. (ar/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 bersama aparat penegak hukum Kabupaten Probolinggo terus menggelar operasi yustisi. Hingga kini telah terkumpul Rp 2,7 juta perolehan dari sanksi denda yang dibebankan kepada pelanggar.

Koordinator Penegakan Keamanan dan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto menuturkan, sanksi denda tersebut diperoleh dari puluhan orang yang kedapatan melanggar pemakaian masker. Sehingga harus menjalani proses sidang di tempat dengan peradilan singkat.

“Penerapan sanksi denda hanya dilakukan di dua wilayah, yakni Kecamatan Sukapura dan Krucil. Hasilnya sebanyak 92 pelanggar terjaring razia,” ujarnya.

Uang denda yang telah terkumpul dari hasil operasi tetap akan masuk dalam Kas Daerah. Dengan mekanisme pelanggar yang dikenai sanksi administratif dan telah menerima tanda bukti pelanggaran. Dalam jangka waktu satu hari setelah ditetapkan, harus membayar denda yang telah dibebankan.

Jumlah wilayah operasi yustisi dengan penerapan sanksi denda tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Tercatat sebelumnya penerapan sanksi denda pada bulan Desember akan dilakukan di 4 wilayah.

Namun hanya dilaksanakan hanya di dua wilayah saja. Ini dilakukan setelah melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum membaik. Sehingga sanksi denda kemudian diubah menjadi sanksi sosial.

“Setiap pekan setelah pelaksanaan operasi kami lakukan evaluasi. Operasi yustisi dengan penerapan sanksi denda sebelumnya hanya memberi denda yang lebih murah dibandingkan dengan periode awal. Untuk saat ini memang lebih tepat diberikan sanksi sosial, seperti yang dilakukan di Kecamatan Sumberasih,” terangnya.

Ugas menegaskan bahwa operasi yustisi dengan sanksi sosial akan terus dilaksanakan hingga kasus Covid-19 membaik. Satgas kecamatan yang sebelumnya sudah terbentuk tetap melakukan operasi secara rutin.

“Jika kondisi masih belum membaik, operasi tetap akan dilaksanakan. Lokasi operasi yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten juga akan diacak, menyesuaikan tingkat pelanggaran protokol kesehatan,” bebernya. (ar/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/