Begini Aksi Pemuda di Probolinggo Tolak Omnibus Law di Kantor DPRD

BENTUK PROTES: Belasan orang tergabung dalam Pemuda Probolinggo melakukan aksi berdiam di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Aksi itu untuk menolak wacana pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. (Foto: Agus Faiz Musleh/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PAJARAKAN, Radar Bromo– Belasan orang yang tergabung dalam Pemuda Probolinggo melakukan aksi damai di depan Gedung DPR Kabupaten Probolinggo, Kamis (16/7) sore. Aksi itu digelar sebagai wujud penolakan kebijakan pemerintah tentang wacana pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, aksi itu digelar sekitar pukul 14.30.  Aksi itu dilakukan dengan berdiam diri sembari membeber spanduk yang bertuliskan, “Omnibus Law Membunuhmu,”.

“Aksi ini kami lakukan dengan berdiam diri, tanpa ada orasi. Hal ini adalah bentuk kekecewaan kami atas adanya wacana pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law,” ujar koordinator lapangan kasi Zia Ulhaq, saat ditemui di depan kator DPRD.

Menurutnya, ditengah pandemi, seharusnya peran pemerintah dan DPR dalam mengawasi dan mengeluarkan kebijakan, yang pro terhadap rakyat. Sebab saat hal tersbutlah yang dibutuhkan. Bukan malah mengabaikan dan mengutamakan pembahasan RUU Cipta kerja yang tidak ada hubungannya dengan masalah pandemi.

DAMAI: Aksi itu diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah sebelum omnibus law dijadikan UU. (Foto: Agus Faiz Musleh/Jawa Pos Radar Bromo)

“Kebijakan pemerintah tentang wacana pengesahan RUU Cipta kerja ini dinilai oleh banyak kalangan sangat berbahaya bagi pemenuhan hak-hak masyarakat. Utamanya tenaga kerja yang di Indonesia, sumber daya alam dan termasuk juga dunia pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya,hal ini juga adalah upaya mereduksi norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja. Dalam RUU ini, dihapusnya unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, dikhawatirkan mengaburkan pengoprasian ketentuan ini. belum lagi, pada ketentuan pasal 49 UU Kehutanan dirubah total, tidak ada kewajiban tangggung jawab korporasi pada khususnya terhadap kebakaran di areal konsesi.

“Tentu ini adalah hal yang paling tidak masuk akal, terkait adanya ruang partisipasi publik yang dihapus. Partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagimna ditentukan dalam pasal 93 UU PPLH 32/2009 untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan atau izin usaha melalui Peradilan Admistrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh pemerintah juga dihapus,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo mengatakan, dirinya belum mengetahui perihal aksi yang dilakukan oleh pemuda probolinggo. “Kami belum mengetahui aksi tersbut, karena sebelumnya belum ada pemberi tahuan. Meski begitu,  kami tidak menutup siapa pun yang menghadap kami. Tidak ada yang kami tolak, dengan mekanisme yang berlaku. Selain itu kami masih belum bisa menyerap aspirasi mereka karena tidak belum bertemu” ujarnya. (mg1/fun)