alexametrics
26.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Pilkades Probolinggo: Momentum Memberdayakan Desa

Oleh: H. Abdul Malik Haramain, M.Si, Staf Khusus Kemendes RI


HARI ini, Kamis (17/2), Pilkades resmi digelar serentak di Kab. Probolinggo. Total ada 250 desa yang punya gawe. Saya berharap acara demokrasi di level akar rumput ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga para kandidat kades bisa terpilih sesuai harapannya.

Sejak era reformasi, paradigma pembangunan desa memang berubah. Di orde sebelumnya, desa menjadi objek (maf’ul bih). Sekadar menjadi sasaran pembangunan. Karena berpola top-down, maka banyak terjadi ketimpangan antara pusat dengan daerah.

Sejak reformasi tiba, pola pembangunan diubah. Desa tak lagi menjadi obyek pasif, melainkan subyek aktif (fa’il). Hal ini dilakukan agar pola bottom-up bisa berjalan. Masyarakat merasa bertanggung jawab untuk memajukan kampung halamannya. Desa Membangun, bukan Objek Pembangunan. Konsep ini diatur dalam UU No. 6/2014.

Melalui UU di atas, pemerintah memberi kewenangan lokal bersekala desa sehingga lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan pembangunan. Antara lain kewenangan dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, dan APBDes. Format ini memberikan peluang lebih besar bagi aparatur desa maupun masyarakat dalam pengembangan kawasannya secara inovatif.

Agar tidak sewenang-wenang, maka skema pembangunan di atas digodok melalui Musdes (musyawarah desa). Forum ini melibatkan Kades, perangkat desa, BPD dan para tokoh masyarakat. Adapun untuk memastikan RPJMDes, RKP Desa dan APBDes disesuaikan dengan kebutuhan riil warga desa. Di sinilah letak demokrasi level bawah, di mana konsep dari dan untuk rakyat bisa dirancang dengan baik.

 

Pemerataan Pembangunan dan Transparansi Anggaran Desa

Selanjutnya, desa diberi alokasi anggaran sebagai modal membangun. UU no. 6/2014 tentang desa memandatkan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar 10 persen dari Total Dana Transfer ke daerah dari APBN. Dana transfer ke daerah saat ini berkisar Rp 700 Trilyun. Maka, besaran DD sekitar 70 trilyun dibagi ke 74.961 desa se- Indonesia.

Dengan demikian, sumber APBDes berasal dari ADD (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari APBD, PAD (Pendapatan Asli Desa) dan Dana Desa (DD). Setiap tahun Pak Kades dan perangkat desa mengolah APBDes ini dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan berdasarkan RPJMDes secara periodik. Setiap tahun pula pemerintah desa harus membuat RKP Dan APBDes.

Oleh: H. Abdul Malik Haramain, M.Si, Staf Khusus Kemendes RI


HARI ini, Kamis (17/2), Pilkades resmi digelar serentak di Kab. Probolinggo. Total ada 250 desa yang punya gawe. Saya berharap acara demokrasi di level akar rumput ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga para kandidat kades bisa terpilih sesuai harapannya.

Sejak era reformasi, paradigma pembangunan desa memang berubah. Di orde sebelumnya, desa menjadi objek (maf’ul bih). Sekadar menjadi sasaran pembangunan. Karena berpola top-down, maka banyak terjadi ketimpangan antara pusat dengan daerah.

Sejak reformasi tiba, pola pembangunan diubah. Desa tak lagi menjadi obyek pasif, melainkan subyek aktif (fa’il). Hal ini dilakukan agar pola bottom-up bisa berjalan. Masyarakat merasa bertanggung jawab untuk memajukan kampung halamannya. Desa Membangun, bukan Objek Pembangunan. Konsep ini diatur dalam UU No. 6/2014.

Melalui UU di atas, pemerintah memberi kewenangan lokal bersekala desa sehingga lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan pembangunan. Antara lain kewenangan dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, dan APBDes. Format ini memberikan peluang lebih besar bagi aparatur desa maupun masyarakat dalam pengembangan kawasannya secara inovatif.

Agar tidak sewenang-wenang, maka skema pembangunan di atas digodok melalui Musdes (musyawarah desa). Forum ini melibatkan Kades, perangkat desa, BPD dan para tokoh masyarakat. Adapun untuk memastikan RPJMDes, RKP Desa dan APBDes disesuaikan dengan kebutuhan riil warga desa. Di sinilah letak demokrasi level bawah, di mana konsep dari dan untuk rakyat bisa dirancang dengan baik.

 

Pemerataan Pembangunan dan Transparansi Anggaran Desa

Selanjutnya, desa diberi alokasi anggaran sebagai modal membangun. UU no. 6/2014 tentang desa memandatkan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar 10 persen dari Total Dana Transfer ke daerah dari APBN. Dana transfer ke daerah saat ini berkisar Rp 700 Trilyun. Maka, besaran DD sekitar 70 trilyun dibagi ke 74.961 desa se- Indonesia.

Dengan demikian, sumber APBDes berasal dari ADD (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari APBD, PAD (Pendapatan Asli Desa) dan Dana Desa (DD). Setiap tahun Pak Kades dan perangkat desa mengolah APBDes ini dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan berdasarkan RPJMDes secara periodik. Setiap tahun pula pemerintah desa harus membuat RKP Dan APBDes.

MOST READ

BERITA TERBARU

/