alexametrics
24.7 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Markus Terdakwa Ijazah Palsu Jilid Dua Dituntut 1 Tahun 2 Bulan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sempat tertunda dalam sidang sebelumnya, Markus akhirnya dituntut jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang yang digelar Selasa (15/12), JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo menuntut Markus 1 tahun 2 bulan. Tuntutan itu lebih ringan dari pada penggunanya yakni Abdul Kadir.

Sidang tuntutan kasus ijazah palsu jilid dua tersebut digelar Selasa siang. Sidang digelar di tiga lokasi berbeda. Rutan untuk terdakwa dan penasihat hukumnya, dan Kejari untuk JPU dan Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan untuk majelis hakim.

Daniar Humas Kejari yang mewakili JPU mengatakan, JPU menuntut Markus dengan Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yaitu dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subider 2 bulan penjara.

“Sesuai dengan jalannya persidangan, kami melihat memang terdakwa bersalah. Karena itu, yang bersangkutan kami tuntut dengan pidana 1 tahun 2 bulan,” katanya.

Menurutnya, tuntutan itu sesuai dengan beberapa hal. Yaitu mulai dari yang memberatkan dan meringankan. Untuk yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak sistem pendidikan nasional Indonesia. Perbuatan terdakwa dinilai juga meresahkan.

Sedangan yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa Markus juga menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

“Kami membuat tuntutan telah mempertimbangkan beberapa hal. Baik yang meringankan dan memberatkan,” jelasnya.

Dalam persidangan ijazah palsu jilid I dengan, saat itu terdakwa Abdul Kadir juga dituntut melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003. Bedanya Abdul Kadir dituntut dengan tuntutan penjara 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Sementara itu, penasihat hukum Markus, Hosnan Taufik mengatakan, meskipun lebih ringan dari Abdul Kadir, pihaknya tetap akan mengajukan pledoi. Itu dilakukan sebagai upaya pembelaan terhadap kliennya.

“Kami tetap membuat pledoi. Kami meminta keringanan. Dia adalah perantara saja. Dan bukan yang langsung dari si pemohon,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Markus dijadikan tersangka kasus ijazah palsu jilid II setelah pengakuannya membantu Abdul Kadir, eks dewan yang terjerat perkara ini. Berbekal itu, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan Markus sebagai tersangka. Dalam kasus ini sendiri, terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Kini sudah ada tersangka ketiga yaitu Abdul Rasyid. (sid/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sempat tertunda dalam sidang sebelumnya, Markus akhirnya dituntut jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang yang digelar Selasa (15/12), JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo menuntut Markus 1 tahun 2 bulan. Tuntutan itu lebih ringan dari pada penggunanya yakni Abdul Kadir.

Sidang tuntutan kasus ijazah palsu jilid dua tersebut digelar Selasa siang. Sidang digelar di tiga lokasi berbeda. Rutan untuk terdakwa dan penasihat hukumnya, dan Kejari untuk JPU dan Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan untuk majelis hakim.

Daniar Humas Kejari yang mewakili JPU mengatakan, JPU menuntut Markus dengan Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yaitu dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subider 2 bulan penjara.

“Sesuai dengan jalannya persidangan, kami melihat memang terdakwa bersalah. Karena itu, yang bersangkutan kami tuntut dengan pidana 1 tahun 2 bulan,” katanya.

Menurutnya, tuntutan itu sesuai dengan beberapa hal. Yaitu mulai dari yang memberatkan dan meringankan. Untuk yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak sistem pendidikan nasional Indonesia. Perbuatan terdakwa dinilai juga meresahkan.

Sedangan yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa Markus juga menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

“Kami membuat tuntutan telah mempertimbangkan beberapa hal. Baik yang meringankan dan memberatkan,” jelasnya.

Dalam persidangan ijazah palsu jilid I dengan, saat itu terdakwa Abdul Kadir juga dituntut melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003. Bedanya Abdul Kadir dituntut dengan tuntutan penjara 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Sementara itu, penasihat hukum Markus, Hosnan Taufik mengatakan, meskipun lebih ringan dari Abdul Kadir, pihaknya tetap akan mengajukan pledoi. Itu dilakukan sebagai upaya pembelaan terhadap kliennya.

“Kami tetap membuat pledoi. Kami meminta keringanan. Dia adalah perantara saja. Dan bukan yang langsung dari si pemohon,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Markus dijadikan tersangka kasus ijazah palsu jilid II setelah pengakuannya membantu Abdul Kadir, eks dewan yang terjerat perkara ini. Berbekal itu, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan Markus sebagai tersangka. Dalam kasus ini sendiri, terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Kini sudah ada tersangka ketiga yaitu Abdul Rasyid. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/