alexametrics
25.5 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Mulai Bahas Perbup-SE Pilkades yang Banyak Diberatkan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Ada poin aturan di Surat Edaran (SE) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades yang dinilai memberatkan kepala desa. Agar tak menjadi polemik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Probolinggo beserta Eksekutif dan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, ”membedah” untuk mencari jalan keluarnya.

Pembahasan bahkan sudah dilakukan Rabu (15/9). Salah satunya pada keberatan Apdesi Perbup yang mengharuskan incumbent melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk mencalonkan diri pada Pilkades.

“Di pasal itu menang tidak ada yang mengatur tentang PBB harus lunas. Hanya saja koordinasi perihal pelunasan tersebut. Tadi (kemarin, Red) sudah dibahas, masyarakat yang memang belum membayar maka bukan tanggung jawab Kepala Desa,“ kata Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Rabu (15/9).

Pembahasan yang dilakukan di ruang Badan Anggaran (Banggar) Badan Musyawarah (Banmus) gedung DPRD itu juga menyinggung tentang warga yang datang ke TPS harus divaksin. Poin yang sebelumnya juga diberatkan oleh Apdesi.

Apdesi Keberatan SE-Perbup Pilkades yang Mengatur soal Ini

“Sudah dibahas bahwa juga. Sementara ini, vaksinasi bukan menjadi prasyarat untuk masuk pada TPS,” Ujarnya.

Sementara itu Ketua Apdesi Hasanuddin mengatakan, pembahasan juga menyoal SE Bupati yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh mencalonkan kepala desa. Jika memang mencalonkan, maka harus memilih antara keduanya.

“Namun tetap sesuai dengan SE tersebut. Kami sebagai organisasi samping tidak bisa memaksa. Hanya saja memang pertimbangannya melihat dari TNI Polri, bahwa jika ada anggota yang mencalonkan diri, harus memilih,“ jelas Hasanuddin.

Dia menyebutkan bersyukur dengan ditiadakannya persyaratan vaksinasi yang hendak datang ke TPS. Sebab menurutnya hal tersbut akan mempengaruhi suara calon kepala desa.

“Diceritakan tadi oleh salah satu dewan jika ada di salah satu desa dari 6.000 hak pilih, yang tervaksin baru 2.000. Sehingga jika vaksinasi menjadi persyaratan, maka 4.000 sisanya akan hilang,” ujarnya.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Ada poin aturan di Surat Edaran (SE) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades yang dinilai memberatkan kepala desa. Agar tak menjadi polemik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Probolinggo beserta Eksekutif dan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, ”membedah” untuk mencari jalan keluarnya.

Pembahasan bahkan sudah dilakukan Rabu (15/9). Salah satunya pada keberatan Apdesi Perbup yang mengharuskan incumbent melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk mencalonkan diri pada Pilkades.

“Di pasal itu menang tidak ada yang mengatur tentang PBB harus lunas. Hanya saja koordinasi perihal pelunasan tersebut. Tadi (kemarin, Red) sudah dibahas, masyarakat yang memang belum membayar maka bukan tanggung jawab Kepala Desa,“ kata Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Rabu (15/9).

Pembahasan yang dilakukan di ruang Badan Anggaran (Banggar) Badan Musyawarah (Banmus) gedung DPRD itu juga menyinggung tentang warga yang datang ke TPS harus divaksin. Poin yang sebelumnya juga diberatkan oleh Apdesi.

Apdesi Keberatan SE-Perbup Pilkades yang Mengatur soal Ini

“Sudah dibahas bahwa juga. Sementara ini, vaksinasi bukan menjadi prasyarat untuk masuk pada TPS,” Ujarnya.

Sementara itu Ketua Apdesi Hasanuddin mengatakan, pembahasan juga menyoal SE Bupati yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh mencalonkan kepala desa. Jika memang mencalonkan, maka harus memilih antara keduanya.

“Namun tetap sesuai dengan SE tersebut. Kami sebagai organisasi samping tidak bisa memaksa. Hanya saja memang pertimbangannya melihat dari TNI Polri, bahwa jika ada anggota yang mencalonkan diri, harus memilih,“ jelas Hasanuddin.

Dia menyebutkan bersyukur dengan ditiadakannya persyaratan vaksinasi yang hendak datang ke TPS. Sebab menurutnya hal tersbut akan mempengaruhi suara calon kepala desa.

“Diceritakan tadi oleh salah satu dewan jika ada di salah satu desa dari 6.000 hak pilih, yang tervaksin baru 2.000. Sehingga jika vaksinasi menjadi persyaratan, maka 4.000 sisanya akan hilang,” ujarnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/