alexametrics
25 C
Probolinggo
Tuesday, 5 July 2022

Penertiban Reklame Tokoh Politik, Satpol PP Tanya KPU

KRAKSAAN, Radar Bromo – Satpol PP Kabupaten Probolinggo, kini sedang gencar menertibkan reklame tak berizin. Namun, kini mulai menemui kendala. Terutama untuk menertibkan reklame tokoh politik.

Kasi Penyidikan Satpol PP Kabupaten Probolinggo Budi Utomo mengatakan, penertiban reklame terus dilakukan. Hanya saja, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan sejumlah reklame. Salah satunya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, di lapangan pihaknya banyak menemukan reklame yang terpampang di lahan milik pribadi atau kelompok tertentu. Seperti reklame salah satu figur atau tokoh partai politik. Dengan tulisan yang diduga mempromosikannya sebagai calon pada pemilihan.

“Kesulitannya memang saat banner seperti itu ada di lahan pribadi maupun kelompok. Padahal, pilpres (pemilihan presiden) maupun pileg (pemilihan legislatif) masih lama. Tentunya reklame maupun banner itu tidak berizin, sehingga perlu ada koordinasi dengan KPU,” ujarnya.

Terlepas dari itu, pihaknya hingga kini masih terus melakukan penertiban. Sejak awal tahun ini sudah ada ratusan reklame yang diamankan. Semuanya karena tidak berizin. “Kami lakukan di setiap unit. Tepatnya di 24 kecamatan. Utamanya yang berada di sepanjang Jalan Pantura,” ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim mengatakan, adanya reklame tokoh bisa dikatakan mencuri start. Hanya saja, menurutnya, saat ini belum masuk pada tahapan, baik pilpres maupun Pilkada 2024. Sehingga, tokoh yang dipampang dalam reklame belum bisa dikatakan calon. “Dari sisi KPU atau undang-undang pemilihan, masih belum ada yang dilanggar. Karena, belum masuk pada tahapan,” ujarnya.

Selama belum diatur, kata Lukman, pemasangan reklame itu diperbolehkan. Namun, harus tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur pemerintah daerah. “Misal sudah dapat izin dari perizinan, juga lokasi atau penempatannya tidak melanggar. Saya rasa diperbolehkan,” ujarnya. (mu/rud)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Satpol PP Kabupaten Probolinggo, kini sedang gencar menertibkan reklame tak berizin. Namun, kini mulai menemui kendala. Terutama untuk menertibkan reklame tokoh politik.

Kasi Penyidikan Satpol PP Kabupaten Probolinggo Budi Utomo mengatakan, penertiban reklame terus dilakukan. Hanya saja, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan sejumlah reklame. Salah satunya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, di lapangan pihaknya banyak menemukan reklame yang terpampang di lahan milik pribadi atau kelompok tertentu. Seperti reklame salah satu figur atau tokoh partai politik. Dengan tulisan yang diduga mempromosikannya sebagai calon pada pemilihan.

“Kesulitannya memang saat banner seperti itu ada di lahan pribadi maupun kelompok. Padahal, pilpres (pemilihan presiden) maupun pileg (pemilihan legislatif) masih lama. Tentunya reklame maupun banner itu tidak berizin, sehingga perlu ada koordinasi dengan KPU,” ujarnya.

Terlepas dari itu, pihaknya hingga kini masih terus melakukan penertiban. Sejak awal tahun ini sudah ada ratusan reklame yang diamankan. Semuanya karena tidak berizin. “Kami lakukan di setiap unit. Tepatnya di 24 kecamatan. Utamanya yang berada di sepanjang Jalan Pantura,” ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim mengatakan, adanya reklame tokoh bisa dikatakan mencuri start. Hanya saja, menurutnya, saat ini belum masuk pada tahapan, baik pilpres maupun Pilkada 2024. Sehingga, tokoh yang dipampang dalam reklame belum bisa dikatakan calon. “Dari sisi KPU atau undang-undang pemilihan, masih belum ada yang dilanggar. Karena, belum masuk pada tahapan,” ujarnya.

Selama belum diatur, kata Lukman, pemasangan reklame itu diperbolehkan. Namun, harus tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur pemerintah daerah. “Misal sudah dapat izin dari perizinan, juga lokasi atau penempatannya tidak melanggar. Saya rasa diperbolehkan,” ujarnya. (mu/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/