Waspada, cuaca ekstrem masih diperkirakan terjadi di Kabupaten Probolinggo. Terakhir, hujan deras mengakibatkan longsor di Dusun Krajan, Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Jumat (26/2) sore.
Sungai Legundi yang meluap dan menyebabkan banjir di selatan Kota Probolinggo, langsung dibersihkan. Pembersihan dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mungkin terjadi.
Pembangunan jalan akses penghubung wisata Bromo Sukapura dan P-30 Sumber masih belum tuntas. Masih tersisa sekitar 1 kilometer, jalan di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura yang belum diperbaiki.
Pemkab Probolinggo masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) soal legalitas aset daerah Kabupaten Probolinggo. Tidak sedikit aset daerah yang belum bersertifikat hak milik.
Memasuki pekan keempat Februari, sebanyak 155 desa telah mencairkan dana desa (DD) dan siap untuk merealisasikan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Tak hanya mengajak masyarakat sekitar untuk menonton film Jejak Langkah 2 Ulama. Ada juga kegiatan literasi lewat Mobil Kamis Membaca (Mobil Kaca) UMM.
Jika berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, masa jabatannya mulai 2021 hingga 2026. Namun dalam UU Pilkada, disebutkan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal menjabat sampai 2024. Sebab, pada tahun itu akan digelar pilkada serentak.
Siti Halimah, 31, berniat mendahului truk tangki saat mengendarai motor bersama putranya, Muhammad Fadil Nasrullah, 7. Nahas, motornya malah menyerempet truk tangki itu.
“Ngajak Online” ini telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan bertujuan memberikan edukasi mengenai strategi penjualan di era digital untuk meningkatkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi JNE atas kepercayaan masyarakat selama ini, JNE juga ikut serta untuk terus melakukan langkah–langkah kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitar
Harbokir atau Hari Bebas Ongkos Kirim yang tiap tahun dirayakan dalam rangka perayaan hari ulang tahun JNE, siap dinikmati kembali oleh seluruh pelanggan setia.
Beredarnya info di media massa tentang rencana dinaikkannya tarif cukai rokok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 17-19 persen memantik reaksi dari Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI).
Waspada, cuaca ekstrem masih diperkirakan terjadi di Kabupaten Probolinggo. Terakhir, hujan deras mengakibatkan longsor di Dusun Krajan, Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Jumat (26/2) sore.
Sungai Legundi yang meluap dan menyebabkan banjir di selatan Kota Probolinggo, langsung dibersihkan. Pembersihan dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mungkin terjadi.
Pembangunan jalan akses penghubung wisata Bromo Sukapura dan P-30 Sumber masih belum tuntas. Masih tersisa sekitar 1 kilometer, jalan di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura yang belum diperbaiki.
Pemkab Probolinggo masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) soal legalitas aset daerah Kabupaten Probolinggo. Tidak sedikit aset daerah yang belum bersertifikat hak milik.
Memasuki pekan keempat Februari, sebanyak 155 desa telah mencairkan dana desa (DD) dan siap untuk merealisasikan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Tak hanya mengajak masyarakat sekitar untuk menonton film Jejak Langkah 2 Ulama. Ada juga kegiatan literasi lewat Mobil Kamis Membaca (Mobil Kaca) UMM.
Jika berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, masa jabatannya mulai 2021 hingga 2026. Namun dalam UU Pilkada, disebutkan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal menjabat sampai 2024. Sebab, pada tahun itu akan digelar pilkada serentak.
Siti Halimah, 31, berniat mendahului truk tangki saat mengendarai motor bersama putranya, Muhammad Fadil Nasrullah, 7. Nahas, motornya malah menyerempet truk tangki itu.
“Ngajak Online” ini telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan bertujuan memberikan edukasi mengenai strategi penjualan di era digital untuk meningkatkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi JNE atas kepercayaan masyarakat selama ini, JNE juga ikut serta untuk terus melakukan langkah–langkah kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitar
Harbokir atau Hari Bebas Ongkos Kirim yang tiap tahun dirayakan dalam rangka perayaan hari ulang tahun JNE, siap dinikmati kembali oleh seluruh pelanggan setia.
Beredarnya info di media massa tentang rencana dinaikkannya tarif cukai rokok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 17-19 persen memantik reaksi dari Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI).
314 Desa Ikuti Pilkades Serentak di Kab Probolinggo, Digelar 2 Tahap
Mobile_AP_Top Banner
Ilustrasi
Desktop_AP_Leaderboard 1
KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun ini akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 314 desa. Pelaksanaan pilkades dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala desa.
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat mengatakan, ratusan desa tersebut akan melaksanakan pilkades secara dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 62 desa. Dimana desa tersebut sebenarnya sudah terjadi kekosongan kepala desa sejak tahun lalu akibat penundaan pelaksaan.
“Tahun ini ada 314 desa yang akan melakukan Pilkades. Tahap awal akan dilaksanakan pada desa yang tahun lalu ditunda. Tahap awal ini rencananya akan digelar sekitar bulan April mendatang,” katanya. Kemudian pelaksanaan Pilkades serentak tahap kedua akan dilakukan pada 252 desa. DI tahap dua ini rencananya akan digelar sekitar bukan Oktober.
2019: Pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo 2019 silam. Tahun ini kembali aklan digelar pilkades serentak di April dan Oktober. (Foto dok Jawa Pos Radar Bromo)
Jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam Pilkades juga cukup besar. Tidak tanggung-tanggung pada tahap 1 Pilkades dianggarkan Rp 4,6 miliar. Sedangkan pada tahap 2 nantinya dianggarkan Rp 17 miliar.
Kebutuhan anggaran cukup besar ini membuat Pemkab Probolinggo masih memutar otak. Sebab anggaran pemkab pada tahun ini masih terpengaruh untuk percepatan penanganan Covid-19 yang masih melanda.
Selain itu, saat ini tengah dibahas mekanisme pelaksanaan Pilkades. Mengingat kondisi pandemi tidak boleh ada kerumunan. Oleh karena itu pilkades serentak masih dipertimbangkan nantinya akan digelar secara konvensional atau elektronik.
“Masih belum bisa dipastikan mekanisme pelaksanaannya seperti apa. Jumlah anggaran dan sumber anggaran juga masih disiapkan. Yang jelas nantinya pelaksanaan pilkades harus menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (ar/fun)
Mobile_AP_Rectangle 1
KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun ini akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 314 desa. Pelaksanaan pilkades dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala desa.
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat mengatakan, ratusan desa tersebut akan melaksanakan pilkades secara dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 62 desa. Dimana desa tersebut sebenarnya sudah terjadi kekosongan kepala desa sejak tahun lalu akibat penundaan pelaksaan.
“Tahun ini ada 314 desa yang akan melakukan Pilkades. Tahap awal akan dilaksanakan pada desa yang tahun lalu ditunda. Tahap awal ini rencananya akan digelar sekitar bulan April mendatang,” katanya. Kemudian pelaksanaan Pilkades serentak tahap kedua akan dilakukan pada 252 desa. DI tahap dua ini rencananya akan digelar sekitar bukan Oktober.
Mobile_AP_Half Page
2019: Pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo 2019 silam. Tahun ini kembali aklan digelar pilkades serentak di April dan Oktober. (Foto dok Jawa Pos Radar Bromo)
Jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam Pilkades juga cukup besar. Tidak tanggung-tanggung pada tahap 1 Pilkades dianggarkan Rp 4,6 miliar. Sedangkan pada tahap 2 nantinya dianggarkan Rp 17 miliar.
Kebutuhan anggaran cukup besar ini membuat Pemkab Probolinggo masih memutar otak. Sebab anggaran pemkab pada tahun ini masih terpengaruh untuk percepatan penanganan Covid-19 yang masih melanda.
Selain itu, saat ini tengah dibahas mekanisme pelaksanaan Pilkades. Mengingat kondisi pandemi tidak boleh ada kerumunan. Oleh karena itu pilkades serentak masih dipertimbangkan nantinya akan digelar secara konvensional atau elektronik.
“Masih belum bisa dipastikan mekanisme pelaksanaannya seperti apa. Jumlah anggaran dan sumber anggaran juga masih disiapkan. Yang jelas nantinya pelaksanaan pilkades harus menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (ar/fun)
