alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Bawaslu Juga Ajukan Rp 27 Miliar untuk Pilkada 2024

KRAKSAAN, Radar Bromo – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo mengajukan Rp 27 miliar. Anggaran sebesar itu untuk digunakan pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkap ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Fathul Qorib.

“Rp 27 miliar ini untuk dana saving. Karena sifatnya dana saving, ini nanti bisa naik atau turun,” bebernya.

Ia mengatakan anggaran tersebut di perlukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sampai gelaran Pilkada selesai. “Dimulai dari pengawasan, sosialisasi, dan internal jajaran kita kebawah, bahkan pada PPS juga membutuhkan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, anggaran itu juga nanti yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. “Semua prosesnya kan juga membutuhkan biaya. Selain itu, seperti Bimtek (bimbingan Teknik) dan sejumlah pengawasan lainya, misal hari tenang dan saat kampanye juga membutuhkan biaya,” jelasnya.

Angaran yang diajukan Bawaslu, sejatinya mengalami peningkatan dibanding pada Pilkada sebelumnya, yakni Rp 10 miliar. “Kalau sebelumnya di bawah itu. Jadi saat ini mengalami peningkatan,” terang Fathul Qorib. (mu/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo mengajukan Rp 27 miliar. Anggaran sebesar itu untuk digunakan pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkap ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Fathul Qorib.

“Rp 27 miliar ini untuk dana saving. Karena sifatnya dana saving, ini nanti bisa naik atau turun,” bebernya.

Ia mengatakan anggaran tersebut di perlukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sampai gelaran Pilkada selesai. “Dimulai dari pengawasan, sosialisasi, dan internal jajaran kita kebawah, bahkan pada PPS juga membutuhkan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, anggaran itu juga nanti yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. “Semua prosesnya kan juga membutuhkan biaya. Selain itu, seperti Bimtek (bimbingan Teknik) dan sejumlah pengawasan lainya, misal hari tenang dan saat kampanye juga membutuhkan biaya,” jelasnya.

Angaran yang diajukan Bawaslu, sejatinya mengalami peningkatan dibanding pada Pilkada sebelumnya, yakni Rp 10 miliar. “Kalau sebelumnya di bawah itu. Jadi saat ini mengalami peningkatan,” terang Fathul Qorib. (mu/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/