alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Jelang Pilkades, Perketat Penyaluran BLT-DD di Kab Probolinggo

KRAKSAAN, Radar Bromo – Tahun ini digelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 314 desa se-Kabupaten Probolinggo. Lantaran itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Desa (BLT DD) pun lebih dapat pengawasan.

Hal itu dilakukan agar bantuan BLT DD itu, tak disalahgunakan untuk alat mencari dukungan. Hal itu diungkapkan Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat.

Menurutnya, penyaluran BLT-DD sepenuhnya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan. Sebab ekonomi terdampak pandemi covid-19 dapat menurunkan kesejahteraan. Sehingga bantuan perlu diberikan sebagai stimulus pemenuhan kebutuhan hidup ditengah pandemi.

“KPM yang sudah terdata sebagai penerima, sejak awal pencairan akan kami awasi. Kami imbau desa bisa melaksanakan dengan penuh amanah tidak terpengaruh kondisi Pilkades untuk mencari dukungan,” jelas Farhan.

Menurutnya, pemberian bantuan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Sebab, warga yang akan menjadi korban.

Untuk memastikan bantuan itu tak disalahgunakan, semua elemen bisa melakukan pengawasan. Bila menemukan ada penyimpangan bantuan, bisa segera dilaporkan.

Dalam proses evaluasi, apabila ada perubahan data KPM nantinya akan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa KPM yang tercatat benar-benar ada dan butuh.

“Sejauh ini penyaluran BLT-DD sudah sesuai dengan aturan. Pendataan juga kami serahkan pada pihak desa. Ini hanya antisipasi, namun demikian tentunya kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. (ar/mie)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Tahun ini digelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 314 desa se-Kabupaten Probolinggo. Lantaran itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Desa (BLT DD) pun lebih dapat pengawasan.

Hal itu dilakukan agar bantuan BLT DD itu, tak disalahgunakan untuk alat mencari dukungan. Hal itu diungkapkan Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat.

Menurutnya, penyaluran BLT-DD sepenuhnya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan. Sebab ekonomi terdampak pandemi covid-19 dapat menurunkan kesejahteraan. Sehingga bantuan perlu diberikan sebagai stimulus pemenuhan kebutuhan hidup ditengah pandemi.

“KPM yang sudah terdata sebagai penerima, sejak awal pencairan akan kami awasi. Kami imbau desa bisa melaksanakan dengan penuh amanah tidak terpengaruh kondisi Pilkades untuk mencari dukungan,” jelas Farhan.

Menurutnya, pemberian bantuan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Sebab, warga yang akan menjadi korban.

Untuk memastikan bantuan itu tak disalahgunakan, semua elemen bisa melakukan pengawasan. Bila menemukan ada penyimpangan bantuan, bisa segera dilaporkan.

Dalam proses evaluasi, apabila ada perubahan data KPM nantinya akan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa KPM yang tercatat benar-benar ada dan butuh.

“Sejauh ini penyaluran BLT-DD sudah sesuai dengan aturan. Pendataan juga kami serahkan pada pihak desa. Ini hanya antisipasi, namun demikian tentunya kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. (ar/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/