alexametrics
31C
Probolinggo
Thursday, 28 January 2021

Tolak Vaksin, Sanksi Penjara–Denda Masih Belum Diterapkan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemerintah pusat sudah menyiapkan skema untuk vaksin Covid-19 sampai ke tingkat daerah. Untuk mendukungnya, pemerintah bahkan pernah menyiapkan sanksi penjara dan denda Rp 100 juta bagi warga yang menolak dan enggan divaksin Covid-19.

Nah, aturan ini belum dapat langsung dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. Pasalnya hal tersebut harus lebih dulu ada peraturan Bupati (Perbup) setempat.

Menanggapi hal tersebut, Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, dr. Dewi Vironica mengatakan, soal denda penjara tersebut masih belum diberlakukan di Kabupaten Probolinggo. “Itu bisa sebenarnya diberlakukan asalkan ada perbupnya. Tinggal keputusan dari kepala daerah saja, mau atau tidak bikin perbup itu. Tapi hemat saya, lebih ke pemahaman masyarakat saja, kalau soal vaksin ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, belum dibuatnya perbup perihal vaksinasi tersebut lantaran sebagian warga di Kabupaten Probolinggo menerima informasi maupun berita hoaks. Sehingga menolak vaksinasi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor sehingga peraturan masih belum dibuat.

“Semoga saja masyarakat paham dan tidak ada penolakan untuk divaksin. Sebab (vaksinasi, Red) itu juga demi kebaikan dan imunitas tubuhnya mereka juga. Mungkin nanti bisa jadi lebih menguatkan dengan regulasi yang lama saja,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Viro -sapaan akrabnya-, pihaknya memutuskan memilih sebanyak 3.626 petugas kesehatan (nakes) mengawali vaksinasi. Tujuannya menjadi pancingan bagi masyarakat agar berkenan untuk disuntik vaksin yang akan dilaksanakan Kamis (14/1)mendatang.

“Harapannya dengan nakes mengawali vaksin ini, jumlah nakes yang terpapar Covid-19 bisa berkurang. Sehingga nantinya masyarakat percaya bahwa vaksin itu efektif lalu tertarik untuk divaksin,” ujarnya.

Kabar sanksi penjara dan denda sebelumnya diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward OS Hiariej. Dia pernah menegaskan, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, di UU tersebut, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bisa dipidana. Sehingga Edward Hiariej menyebutkan sanksi penjara dan denda Rp 100 juta dan bagi warga yang enggan divaksin. (mu/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU