alexametrics
30 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

Hearing DPRD Kab Probolinggo-PT MJS Berakhir Cekcok

PAJARAKAN, Radar Bromo – Pimpinan Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo cekcok dengan karyawan PT Mandiri Jaya Succesindo (MJS). Cekcok ini terjadi saat manajemen PT MJS hearing dengan Komisi IV, Jumat (11/12).

Cekcok terjadi di akhir hearing. Saat itu, Tomi seorang karyawan PT MJS meminta kejelasan tindak lanjut dari hearing itu. Sebab, hearing itu dinilainya tidak memberikan solusi apapun.

Selama hearing, Komisi IV menurutnya hanya minta penjelasan dari manajemen PT MJS yang hadir. Lalu, Komisi IV juga meminta penjelasan dari kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan (TK) Probolinngo dan BPJS Kesehatan. Mereka membahas tentang kepesertaan karyawan PT MJS dalam BPJS TK dan BPJS Kesehatan.

Setelah itu, Komisi IV menutup acara hearing. Tidak ada solusi apapun. “Padahal kami datang ke sini untuk meminta kejelasan nasib kami. Apakah ada solusi dan tindak lanjut dari kunker yang dilakukan DPRD ke kantor kami dulu,” katanya.

Tomi pun mengaku kecewa. Sebab, dia merasa Komisi IV tidak memberikan solusi apapun selama hearing dilakukan. Yang terjadi malah, pemilik PT MJS akan menutup perusahaan itu. Sebab, pemilik  syok dengan bahasa yang dilontarkan Komisi IV saat kunker ke PT MJS sebelumnya. “Kami kecewa kepada DPRD. Setelah datang ternyata tidak ada solusi. Yang dibahas sebenarnya sudah selesai, ” tambahnya.

Sementara itu, Komisi IV tidak terima pihaknya dituduh menjadi penyebab pemilih PT MJS akan menutup perusahaannya. Beberapa pimpinan Komisi IV bebarengan menimpali pernyataan Tomi. Hingga, kemudian terjadi cekcok dan situasi memanas. Bambang Robianto selaku pimpinan hearing akhirnya menutup kegiatan itu.

Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi IV Rika Apri Wijayanti mengatakan, hearing dilakukan atas permintaan PT MJS kepada pimpinan DPR. Karena itu, Komisi IV lantas menindaklanjuti dengan melakukan mediasi. “Sesuai permintaan kepada pimpinan, kami melakukan mediasi dan yang hadir sudah cukup lengkap, ” katanya.

Saat itu hadir perwakilan BPJS TK, BPJS Kesehatan, manajemen dari PT MJS dan sejumlah ODP terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo. Ada Dinas Ketenagakerjaan dan Satpol PP.

Pihaknya sebenarnya ingin upaya kooperatif dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tidak melebar ke masalah lain. “Tadi perusahaan sempat menyebut ada penurunan produksi. Itu sebenarnya masuk masalah internal,” terangnya.

Dilanjutkan Rika, cekcok terjadi lantaran ada pemberitaan di suatu media. Media itu menyebut, pihak perusahaan tidak kooperatif dalam mengikutkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berita itulah lantas dianggap oleh karyawan bisa membuat perusahaan tutup.

“Padahal kami tidak sedikitpun terbesit menutup perusahaan. Bahkan kami sangat mendukung apa yang menjadi kesejahteraan tenaga kerja,” jelasnya.

Menurutnya, kunker menyoroti adanya karyawan PT MJS yang belum terkover BPJS. Bahkan terjadi walk out dari DPRD saat kunjungan tersebut.

Rofiul Masyudi, kepala kantor Perwakilan BPJS Ketenaga Kerjaan Probolinggo membenarkan hal itu. Namun, setelah kunjungan itu perusahaan mendaftarkan lagi karyawannya. “Ya memang benar ada yang belum didaftarkan. Tetapi, ini sudah ada penambahan dan kami apresiasi, ” katanya.

Andika Suhartika, selaku wakil manajemen PT MJS mengatakan, kedatangannya ke kantor dewan sebenarnya untuk menindaklanjuti kunker Komisi IV dulu. Sebab, pihaknya selama ini dengan BPJS TK dan BPJS Kesehatan tidak ada masalah. “Tidak ada masalah. Dan kami sudah membangun komunikasi yang baik dengan mereka,” katanya.

Yang jadi masalah adalah pernyataan pihak DPRD yang dinilainya tidak terpuji. Saat kunker, ada anggota Komisi IV yang menyebut PT MJS sebagai perusahaan nakal dan ilegal.

“Tadi sudah meminta maaf. Ternyata ada karyawan kami yang tidak terima. Maunya PT MJS sebenarnya DPRD meminta maaf kepada PT MJS melalui media untuk pembersihan nama perusahaan,” katanya.

Ia juga menerangkan, karena hal itu perusahaan saat ini masih belum bersikap. Apakah nanti lanjut atau tidak berproduksi pada tahun depan. (sid/hn)

PAJARAKAN, Radar Bromo – Pimpinan Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo cekcok dengan karyawan PT Mandiri Jaya Succesindo (MJS). Cekcok ini terjadi saat manajemen PT MJS hearing dengan Komisi IV, Jumat (11/12).

Cekcok terjadi di akhir hearing. Saat itu, Tomi seorang karyawan PT MJS meminta kejelasan tindak lanjut dari hearing itu. Sebab, hearing itu dinilainya tidak memberikan solusi apapun.

Selama hearing, Komisi IV menurutnya hanya minta penjelasan dari manajemen PT MJS yang hadir. Lalu, Komisi IV juga meminta penjelasan dari kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan (TK) Probolinngo dan BPJS Kesehatan. Mereka membahas tentang kepesertaan karyawan PT MJS dalam BPJS TK dan BPJS Kesehatan.

Setelah itu, Komisi IV menutup acara hearing. Tidak ada solusi apapun. “Padahal kami datang ke sini untuk meminta kejelasan nasib kami. Apakah ada solusi dan tindak lanjut dari kunker yang dilakukan DPRD ke kantor kami dulu,” katanya.

Tomi pun mengaku kecewa. Sebab, dia merasa Komisi IV tidak memberikan solusi apapun selama hearing dilakukan. Yang terjadi malah, pemilik PT MJS akan menutup perusahaan itu. Sebab, pemilik  syok dengan bahasa yang dilontarkan Komisi IV saat kunker ke PT MJS sebelumnya. “Kami kecewa kepada DPRD. Setelah datang ternyata tidak ada solusi. Yang dibahas sebenarnya sudah selesai, ” tambahnya.

Sementara itu, Komisi IV tidak terima pihaknya dituduh menjadi penyebab pemilih PT MJS akan menutup perusahaannya. Beberapa pimpinan Komisi IV bebarengan menimpali pernyataan Tomi. Hingga, kemudian terjadi cekcok dan situasi memanas. Bambang Robianto selaku pimpinan hearing akhirnya menutup kegiatan itu.

Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi IV Rika Apri Wijayanti mengatakan, hearing dilakukan atas permintaan PT MJS kepada pimpinan DPR. Karena itu, Komisi IV lantas menindaklanjuti dengan melakukan mediasi. “Sesuai permintaan kepada pimpinan, kami melakukan mediasi dan yang hadir sudah cukup lengkap, ” katanya.

Saat itu hadir perwakilan BPJS TK, BPJS Kesehatan, manajemen dari PT MJS dan sejumlah ODP terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo. Ada Dinas Ketenagakerjaan dan Satpol PP.

Pihaknya sebenarnya ingin upaya kooperatif dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tidak melebar ke masalah lain. “Tadi perusahaan sempat menyebut ada penurunan produksi. Itu sebenarnya masuk masalah internal,” terangnya.

Dilanjutkan Rika, cekcok terjadi lantaran ada pemberitaan di suatu media. Media itu menyebut, pihak perusahaan tidak kooperatif dalam mengikutkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berita itulah lantas dianggap oleh karyawan bisa membuat perusahaan tutup.

“Padahal kami tidak sedikitpun terbesit menutup perusahaan. Bahkan kami sangat mendukung apa yang menjadi kesejahteraan tenaga kerja,” jelasnya.

Menurutnya, kunker menyoroti adanya karyawan PT MJS yang belum terkover BPJS. Bahkan terjadi walk out dari DPRD saat kunjungan tersebut.

Rofiul Masyudi, kepala kantor Perwakilan BPJS Ketenaga Kerjaan Probolinggo membenarkan hal itu. Namun, setelah kunjungan itu perusahaan mendaftarkan lagi karyawannya. “Ya memang benar ada yang belum didaftarkan. Tetapi, ini sudah ada penambahan dan kami apresiasi, ” katanya.

Andika Suhartika, selaku wakil manajemen PT MJS mengatakan, kedatangannya ke kantor dewan sebenarnya untuk menindaklanjuti kunker Komisi IV dulu. Sebab, pihaknya selama ini dengan BPJS TK dan BPJS Kesehatan tidak ada masalah. “Tidak ada masalah. Dan kami sudah membangun komunikasi yang baik dengan mereka,” katanya.

Yang jadi masalah adalah pernyataan pihak DPRD yang dinilainya tidak terpuji. Saat kunker, ada anggota Komisi IV yang menyebut PT MJS sebagai perusahaan nakal dan ilegal.

“Tadi sudah meminta maaf. Ternyata ada karyawan kami yang tidak terima. Maunya PT MJS sebenarnya DPRD meminta maaf kepada PT MJS melalui media untuk pembersihan nama perusahaan,” katanya.

Ia juga menerangkan, karena hal itu perusahaan saat ini masih belum bersikap. Apakah nanti lanjut atau tidak berproduksi pada tahun depan. (sid/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/