Walau Jadi Tersangka, Ahsan Masih Aktif Kegiatan di DPRD Kab Probolinggo

KRAKSAAN, Radar Bromo – Ahsan, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang tersandung kasus korupsi, masih aktif berkegiatan menjadi anggota dewan. Meskipun ditetapkan menjadi tersangka sejak 22 Januari lalu, dia tidak ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Hal itu diungkapkan Oka Mahendra Jati Kusuma, wakil ketua DPRD Kabupaten setempat. Dia mengatakan, yang bersangkutan hingga saat ini masih aktif menjadi anggota dewan. Ia kerja seperti biasanya meskipun statusnya ditetapkan menjadi tersangka.

“Yang bersangkutan kan tidak ditahan. Jadi, masih harus menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Ia masuk seperti biasa,” katanya saat dikonfirmasi.

Pria yang akrab disapa Oka itu mengaku, pihaknya telah mengetahui jika Ahsan ditetapkan tersangka kasus korupsi dana bantuan dari Kementerian Pertanian. Menurutnya, hal itu diketahuinya berdasarkan surat penetapan tersangka dari kejaksaan yang dikirimkan ke dewan.

“Iya kami mengetahui. Ada surat masuk ke dewan penetapan tersangka yang bersangkutan,” jelasnya.

Menurutnya, dalam kasus ini pihaknya berpedoman terhadap praduga tak bersalah. Sehingga, untuk bersikap, pihaknya menunggu proses peradilan. Apalagi, saat ini yang bersangkutan masih ditetapkan menjadi tersangka.

“Kami pasrahkan kepada yang berwajib. Untuk bersikap nanti dulu. Prosesnya masih panjang,” jelasnya.

Dari segi aturan sendiri, lanjutnya, berdasarkan PP Nomor 12/2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, seorang anggota legislatif baru akan diberhentikan sementara, setelah ditetapkan menjadi terdakwa.

“Untuk pemberhentian sementara menunggu statusnya jadi terdakwa. Untuk saat ini masih belum,” ujarnya.

Karena itu, saat ini Ahsan masih aktif dan menjalankan tugasnya menjadi anggota dewan di parlemen. Ia juga tidak ditahan oleh kejaksaan. Karena statusnya masih tersangka, politisi PKB itu masih menerima gaji penuh sebagai anggota DPRD. Namun, saat dia diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD, maka yang bersangkutan hanya menerima gaji pokok.

“Gajinya sekarang masih penuh. Kalau sudah terdakwa, beda lagi. Hanya gaji pokok yang diterima. Untuk besarannya saya lupa,” katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Probolinggo Sjaiful. Menurutnya, saat ini anggota dewan yang tersandung perkara korupsi itu masih menerima haknya. Itu, tidak akan dilakukan pemberhentian sebelum perkara itu selesai atau inkracht.

“Aturannya berbunyi begitu (kasus sudah berkekuatan hukum tetap). Jadi, memang yang bersangkutan masih bertugas dan menerima haknya,” jelasnya.

Menurut penelusuran Jawa Pos Radar Bromo, pemberhentian sementara itu memang diatur dalam PP Nomor 12/2018. Tepatnya pada pasal 115.

Ada dua poin yang menjadikan anggota DPRD diberhentikan sementara. Yaitu, menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pemberhentian sementara itu berlaku setelah yang bersangkutan ditetapkan menjadi terdakwa. Itu, terdapat pada pasal 117 ayat (6). Bunyinya, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai terdakwa.

Perlakuan tersebut juga pernah dilakukan saat Abdul Kadir, dewan dari Gerindra, dijadikan tersangka oleh Polres Probolinggo. Saat kasusnya naik ke meja hijau, Abdul Kadir yang bertugas di komisi B, diberhentikan sementara. Namun, hak-haknya seperti gaji, tetap diberikan. Dan ketika kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap karena Abdul Kadir menerima vonis 1 tahun 4 bulan penjara, lembaga DPRD kini tengah menunggu proses Pergantian Antarwaktu. (sid/fun)