alexametrics
29.7 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Lonjakan Covid-19 Tak Batalkan 250 Pilkades Serentak di Probolinggo

DRINGU, Radar Bromo Lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo saat ini dipastikan tidak akan membatalkan pilkades serentak di 250 desa. Pemkab Probolinggo menegaskan, pihaknya sudah dapat rekomendasi dari Kemendagri untuk menggelar pilkades serentak pada 17 Februari.

Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten (Pankab) Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, rekomendasi sudah dikantongi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Kemendagri. Surat rekomendasi Nomor 141/0714/BPD tanggal 9 Februari 2022 itu menyebutkan, Pemkab Probolinggo telah memenuhi seluruh aspek yang tercantum dalam Instrumen Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemkab juga telah menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) maksimal 500 di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Covid-19.

”Alhamdulillah, sesuai rekomendasi dari Kemendagri itu berarti kita sudah mendapatkan izin. Tentunya, Kemendagri memberikan izin setelah melihat bahwa semua persyaratan untuk pelaksanaan pilkades mampu dipenuhi oleh Pemkab Probolinggo,” katanya.

Karena itu, menurutnya, lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir tidak mengubah atau menggagalkan pilkades serentak. Sebab, dampak pembatalan pilkades serentak sangat besar.

Karena itu, pihaknya mulai pankab, panitia kecamatan, dan panitia tingkat desa, akan benar-benar menekankan penerapan protokol kesehatan (prokes) selama pilkades serentak. Harapannya, pilkades serentak tetap berjalan sesuai rencana. Tetapi, tetap harus waspada.

Pihaknya pun terus mengingatkan pada masyarakat untuk patuh prokes. Supaya, penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Dengan Pilkades Aman Covid-19, diharapkan tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat pilkades.

“Karena itu, kuncinya prokes ketat. Ketua KPPS juga kami sampaikan untuk membantu pemerintah mengingatkan para calon, para tim sukses, dan para pendukung agar tetap patuh prokes,” terangnya. (mas/hn)

DRINGU, Radar Bromo Lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo saat ini dipastikan tidak akan membatalkan pilkades serentak di 250 desa. Pemkab Probolinggo menegaskan, pihaknya sudah dapat rekomendasi dari Kemendagri untuk menggelar pilkades serentak pada 17 Februari.

Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten (Pankab) Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, rekomendasi sudah dikantongi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Kemendagri. Surat rekomendasi Nomor 141/0714/BPD tanggal 9 Februari 2022 itu menyebutkan, Pemkab Probolinggo telah memenuhi seluruh aspek yang tercantum dalam Instrumen Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemkab juga telah menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) maksimal 500 di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Covid-19.

”Alhamdulillah, sesuai rekomendasi dari Kemendagri itu berarti kita sudah mendapatkan izin. Tentunya, Kemendagri memberikan izin setelah melihat bahwa semua persyaratan untuk pelaksanaan pilkades mampu dipenuhi oleh Pemkab Probolinggo,” katanya.

Karena itu, menurutnya, lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir tidak mengubah atau menggagalkan pilkades serentak. Sebab, dampak pembatalan pilkades serentak sangat besar.

Karena itu, pihaknya mulai pankab, panitia kecamatan, dan panitia tingkat desa, akan benar-benar menekankan penerapan protokol kesehatan (prokes) selama pilkades serentak. Harapannya, pilkades serentak tetap berjalan sesuai rencana. Tetapi, tetap harus waspada.

Pihaknya pun terus mengingatkan pada masyarakat untuk patuh prokes. Supaya, penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Dengan Pilkades Aman Covid-19, diharapkan tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat pilkades.

“Karena itu, kuncinya prokes ketat. Ketua KPPS juga kami sampaikan untuk membantu pemerintah mengingatkan para calon, para tim sukses, dan para pendukung agar tetap patuh prokes,” terangnya. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/