alexametrics
31 C
Probolinggo
Wednesday, 29 June 2022

Penanganan Pascabanjir Dringu Masih Belum Tuntas

DRINGU, Radar Bromo – Normalisasi Sungai Kedungdalem di Desa Kalisalam dan Desa/Kecamatan Dringu, sepanjang 2 kilometer belum juga dilakukan. Pengajuan penanganan pascabanjir ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), belum diamini.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Reno Handoyo mengatakan, upaya penanganan pascabanjir seharusnya direalisasikan tahun ini. Termasuk normalisasi Sungai Kedungdalem. Agar saat debit air sungai meningkat, dapat tertampung dan tidak meluap ke permukiman.

“Kami saat mengadakan pertemuan serap aspirasi, ditanyakan warga. Kapan tanggul itu dibangun? Kapan sungai dikeruk? Apalagi ini sudah mulai memasuki musim hujan. Semoga saja tidak ada kejadian banjir lagi. Sebelum itu terjadi, harus dicegah dengan penanganan infrastrukturnya,” ujarnya, Selasa (9/11).

Kepala UPT Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai (WS) Welang-Pekalen Dinas PU dan SDA Jatim Novita Andriani mengatakan, normalisasi sungai memang diperlukan. Namun, kemampuan anggaran daerah Kabupaten Probolinggo dan di UPT PSDAWS Welang Pekalen-Pasuruan, sangat terbatas. Karenanya, harus mengajukan anggaran ke pemerintah pusat.

“Sudah diajukan langsung upaya penanganan dampak banjir Dringu itu ke BNPB. Kemudian direkomendasikan melalui Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk dilakukan penanganan,” jelasnya.

Hanya saja, kata Novita, anggarannya banyak terdampak refocusing. Salah satunya anggaran rencana penanganan infrastruktur dampak banjir di Kabupaten Probolinggo.

DRINGU, Radar Bromo – Normalisasi Sungai Kedungdalem di Desa Kalisalam dan Desa/Kecamatan Dringu, sepanjang 2 kilometer belum juga dilakukan. Pengajuan penanganan pascabanjir ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), belum diamini.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Reno Handoyo mengatakan, upaya penanganan pascabanjir seharusnya direalisasikan tahun ini. Termasuk normalisasi Sungai Kedungdalem. Agar saat debit air sungai meningkat, dapat tertampung dan tidak meluap ke permukiman.

“Kami saat mengadakan pertemuan serap aspirasi, ditanyakan warga. Kapan tanggul itu dibangun? Kapan sungai dikeruk? Apalagi ini sudah mulai memasuki musim hujan. Semoga saja tidak ada kejadian banjir lagi. Sebelum itu terjadi, harus dicegah dengan penanganan infrastrukturnya,” ujarnya, Selasa (9/11).

Kepala UPT Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai (WS) Welang-Pekalen Dinas PU dan SDA Jatim Novita Andriani mengatakan, normalisasi sungai memang diperlukan. Namun, kemampuan anggaran daerah Kabupaten Probolinggo dan di UPT PSDAWS Welang Pekalen-Pasuruan, sangat terbatas. Karenanya, harus mengajukan anggaran ke pemerintah pusat.

“Sudah diajukan langsung upaya penanganan dampak banjir Dringu itu ke BNPB. Kemudian direkomendasikan melalui Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk dilakukan penanganan,” jelasnya.

Hanya saja, kata Novita, anggarannya banyak terdampak refocusing. Salah satunya anggaran rencana penanganan infrastruktur dampak banjir di Kabupaten Probolinggo.

MOST READ

BERITA TERBARU

/