alexametrics
24.4 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Revisi Perbup Pilkades Juga Ditunda, Saat Ini Masih Bahas e-Voting

KRAKSAAN, Radar Bromo – Selain pelaksanaan pilkades, Pemkab Probolinggo juga menunda revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pelantikan Kepala Desa juga ditunda. Hingga kemarin, progresnya hanya sampai pembahasan mengenai e-Voting.

Hal itu diungkap Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Desa PMD Kabupaten Probolinggo Nurrahman. Menurutnya, hingga kemarin pembahasan mengenai revisi perbup itu mandek. “Masih stagnan. Jadi, masih pembahasan mengenai e-Voting,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya sendiri belum mengerti betul mengenai teknis e-Voting. Karena itu, perlu belajar ke daerah lain yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa menggunakan e-Voting.

“Tentunya masih dilakukan peninjauan. Itu, dilakukan kepada daerah sekitar yang telah melaksanakan. Karena kami sendiri kan belum tau bagaimana teknisnya,” ungkapnya.

Nurrahman juga menjelaskan, mengenai protes atau kritik yang dilayangkan karena perbup yang dianggap multitafsir pada Pilkades 2019 lalu itu dipastikan akan disempurnakan. Sehingga, tidak ada lagi celah yang dianggap tidak pas. “Ini masih dalam proses. Yang pasti disempurkan dari sebelumnya,” ungkapnya. (sid/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Selain pelaksanaan pilkades, Pemkab Probolinggo juga menunda revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pelantikan Kepala Desa juga ditunda. Hingga kemarin, progresnya hanya sampai pembahasan mengenai e-Voting.

Hal itu diungkap Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Desa PMD Kabupaten Probolinggo Nurrahman. Menurutnya, hingga kemarin pembahasan mengenai revisi perbup itu mandek. “Masih stagnan. Jadi, masih pembahasan mengenai e-Voting,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya sendiri belum mengerti betul mengenai teknis e-Voting. Karena itu, perlu belajar ke daerah lain yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa menggunakan e-Voting.

“Tentunya masih dilakukan peninjauan. Itu, dilakukan kepada daerah sekitar yang telah melaksanakan. Karena kami sendiri kan belum tau bagaimana teknisnya,” ungkapnya.

Nurrahman juga menjelaskan, mengenai protes atau kritik yang dilayangkan karena perbup yang dianggap multitafsir pada Pilkades 2019 lalu itu dipastikan akan disempurnakan. Sehingga, tidak ada lagi celah yang dianggap tidak pas. “Ini masih dalam proses. Yang pasti disempurkan dari sebelumnya,” ungkapnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/