10 Proyek di Kab Probolinggo Ini Masuk Percepatan Pembangunan Nasional

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kabupaten Probolinggo masuk salah satu prioritas percepatan pembangunan yang tertuang dalam Perpres Nomor 80/2019. Banyak rencana pembangunan di Kabupaten Probolinggo yang diusulkan. Tidak tanggung-tanggung, anggaran rencana percepatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo itu mencapai sekitar Rp 1,7 triliun.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, setidaknya ada 10 proyek besar yang masuk rencana percepatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Mulai pengembangan kawasan pariwisata air terjun Madakaripura Lumbang dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Sampai proyek besar pembangunan kereta gantung di kawasan Bromo, yang diperkirakan menelan anggaran Rp 350 miliar.

Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo H. Santiyono membenarkan rencana percepatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo yang masuk Perpres 80/2019. Perpres ini tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Namun, proses dan tahapannya masih panjang. Bukan berarti saat perpres sudah diterbitkan, kemudian perencanaan pembangunan langsung terlaksana.

”Iya, ada sejumlah rencana percepatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo yang masuk perpres. Semua masih tahap perencanaan dan pengajuan,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Santiyono menjelaskan, dalam Perpres itu disebutkan rencana percepatan pembangunan dan estimasi anggaran yang dibutuhkan. Dan saat ini, Pemkab Probolinggo tengah menyiapkan perencanaan dan kajiannya. Nantinya, pemkab akan mengajukan syarat dan dokumen perencanaan percepatan pembangunan daerah tersebut.

”Itu (Perpres) baru sosialisasi. Nanti diteruskan ke masing-masing daerah. Itu panjang, bukan percepatan perpres keluar dan langsung terlaksana,” katanya.

Santiyono menjelaskan, rencana percepatan pembangunan dalam perpres itu tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pemkab sendiri, menyiapkan kajian dan banyak tahapan.

Nantinya, percepatan pembangunan itu bisa direalisasikan melalui APBN atau campuran APBN-APBD atau murni swasta. Semua itu, mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

”Pemerintah daerah itu menyiapkan pendukungnya. Seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RTRW (Ruang Tata Rencana Wilayah), ada DED,” terangnya. (mas/hn)