alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Vaksinasi Tidak Menjadi Syarat untuk Gelar Pilkades

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sejumlah persyaratan dalam pencalonan kepala desa di Kabupaten Probolinggo jadi sorotan Apdesi. Termasuk adanya syarat desa lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi calon incumbent. Begitu juga dengan wacana vaksinasi 70 persen.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo Hasanuddin mengatakan, perbup terakhir yang digunakan untuk pelaksanaan pilkades masih banyak memerlukan perbaikan. Salah satunya tentang persyaratan lunas PBB.

Dalam perbup tersebut, ada aturan yang menyebutkan incumbent yang hendak mencalonkan kembali, harus melunasi semua PBB di desanya. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak membayar PBB. Namun, kemudian dibebankan kepada calon kepala desa incumbent.

“PBB itu seharusnya ada juru tagih sendiri. Tetapi, dalam pilkades lalu, PBB ini menjadi prasyarat administrasi incumbent. Makanya kami harap Perbup ini harus direvisi,” ujarnya.

Bahkan, menurut Latif, anggota Apdesi, ada calon kepala desa incumbent di Kecamatan Maron pada pilkades Mei lalu harus membayar tunggakan PBB warganya. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Tapi, akhirnya kalah dalam pemilihan. “Kalau seperti itu, bagaimana. Padahal di Kemendagri boleh,” ujarnya.

Apdesi juga meminta kepastian terkait beredarnya kabar syarat bisa menggelar pilkades. Salah satunya terkait capaian vaksinasi di setiap desa.

“Ada wacana pilkades bisa digelar bila capaian vaksinasinya sudah 70 persen. Ini kan bukan tanggungan pemerintah desa. Melainkan tugas tenaga kesehatan. Informasi ini jangan sampai kemudian dimasukkan dalam perbup,” ujarnya.

Mendapati itu, Asisten Pemerintahan Pemkab Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, terkait PBB akan dikaji ulang. Sedangkan, soal vaksinasi dipastikan tidak akan dimasukkan dalam perbup.

“Wacana memang ada, tapi kami pastikan 70 persen vaksin ini tidak akan menjadi syarat. Namun, yang pasti, pelaksanaannya akan kami atur dengan prokes yang ketat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma berharap revisi perbup tentang pelaksanaan pilkades dapat segera dilakukan. Agar tahapan pilkades bisa segera dimulai.

“Tentu lebih cepat lebih baik. Biar bisa segera menyosialisasikan perubahannya. Termasuk perihal PBB tersebut,” ujarnya. (mu/rud)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sejumlah persyaratan dalam pencalonan kepala desa di Kabupaten Probolinggo jadi sorotan Apdesi. Termasuk adanya syarat desa lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi calon incumbent. Begitu juga dengan wacana vaksinasi 70 persen.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo Hasanuddin mengatakan, perbup terakhir yang digunakan untuk pelaksanaan pilkades masih banyak memerlukan perbaikan. Salah satunya tentang persyaratan lunas PBB.

Dalam perbup tersebut, ada aturan yang menyebutkan incumbent yang hendak mencalonkan kembali, harus melunasi semua PBB di desanya. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak membayar PBB. Namun, kemudian dibebankan kepada calon kepala desa incumbent.

“PBB itu seharusnya ada juru tagih sendiri. Tetapi, dalam pilkades lalu, PBB ini menjadi prasyarat administrasi incumbent. Makanya kami harap Perbup ini harus direvisi,” ujarnya.

Bahkan, menurut Latif, anggota Apdesi, ada calon kepala desa incumbent di Kecamatan Maron pada pilkades Mei lalu harus membayar tunggakan PBB warganya. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Tapi, akhirnya kalah dalam pemilihan. “Kalau seperti itu, bagaimana. Padahal di Kemendagri boleh,” ujarnya.

Apdesi juga meminta kepastian terkait beredarnya kabar syarat bisa menggelar pilkades. Salah satunya terkait capaian vaksinasi di setiap desa.

“Ada wacana pilkades bisa digelar bila capaian vaksinasinya sudah 70 persen. Ini kan bukan tanggungan pemerintah desa. Melainkan tugas tenaga kesehatan. Informasi ini jangan sampai kemudian dimasukkan dalam perbup,” ujarnya.

Mendapati itu, Asisten Pemerintahan Pemkab Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, terkait PBB akan dikaji ulang. Sedangkan, soal vaksinasi dipastikan tidak akan dimasukkan dalam perbup.

“Wacana memang ada, tapi kami pastikan 70 persen vaksin ini tidak akan menjadi syarat. Namun, yang pasti, pelaksanaannya akan kami atur dengan prokes yang ketat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma berharap revisi perbup tentang pelaksanaan pilkades dapat segera dilakukan. Agar tahapan pilkades bisa segera dimulai.

“Tentu lebih cepat lebih baik. Biar bisa segera menyosialisasikan perubahannya. Termasuk perihal PBB tersebut,” ujarnya. (mu/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/