alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

Pemkab Probolinggo Proyeksi APBD Tahun 2021 Defisit Rp 116 Miliar

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo memastikan tetap ada pembahasan Perubahan APBD 2020. Di samping itu, juga tengah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021. Kemudian, KUA-PPAS itu akan disampaikan ke DPRD Kabuapten Probolinggo untuk dibahas.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, proyeksi pendapatan daerah secara total mencapai Rp 2.061.650.765.533. Dengan rincian, pendapatan asli daerah (PAD) Rp 236.213.895.234; dana perimbangan sebesar Rp 1.171.599.342.000; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 653.837.528.298.

“Untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.178.116.631.775 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.325.552.611.373 dan belanja langsung sebesar Rp 852.564.020.402,00,” jelasnya, kemarin.

Dewi membenarkan jika pendapatan daerah defisit sekitar Rp 116 miliar. Menurutnya, kekurangan itu nantinya akan ditutup dari pos pembiayaan. Dengan rincian, penerimaan pembiayaan daerah Rp 193.377.964.203 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 76.912.097.961. “Jadi, pembiayaan netto diproyeksikan Rp 116.465.866.242 yang dapat menutupi defisit anggaran,” ujarnya.

Terkait penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh kepala daerah pada DPRD, paling lambat minggu kedua Juli. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Kami targetkan kesepakatan KUA-PPAS antara kepala daerah dan DPRD paling lambat minggu kedua Agustus,” ujar Dewi. (mas/rud/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo memastikan tetap ada pembahasan Perubahan APBD 2020. Di samping itu, juga tengah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021. Kemudian, KUA-PPAS itu akan disampaikan ke DPRD Kabuapten Probolinggo untuk dibahas.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, proyeksi pendapatan daerah secara total mencapai Rp 2.061.650.765.533. Dengan rincian, pendapatan asli daerah (PAD) Rp 236.213.895.234; dana perimbangan sebesar Rp 1.171.599.342.000; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 653.837.528.298.

“Untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.178.116.631.775 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.325.552.611.373 dan belanja langsung sebesar Rp 852.564.020.402,00,” jelasnya, kemarin.

Dewi membenarkan jika pendapatan daerah defisit sekitar Rp 116 miliar. Menurutnya, kekurangan itu nantinya akan ditutup dari pos pembiayaan. Dengan rincian, penerimaan pembiayaan daerah Rp 193.377.964.203 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 76.912.097.961. “Jadi, pembiayaan netto diproyeksikan Rp 116.465.866.242 yang dapat menutupi defisit anggaran,” ujarnya.

Terkait penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh kepala daerah pada DPRD, paling lambat minggu kedua Juli. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Kami targetkan kesepakatan KUA-PPAS antara kepala daerah dan DPRD paling lambat minggu kedua Agustus,” ujar Dewi. (mas/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/