alexametrics
24.2 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Kalah PTUN Gugatan Pelantikan Kades Betek, Pemkab Siapkan Banding

Catur sendiri menerangkan, saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan dari PTUN Surabaya itu. Pihaknya pun masih menunggu salinan putusan itu.

Sementara itu, Koordinator Tim Kuasa Hukum Sawal, calon kepala desa (Cakades) nomor urut 3 pada pilkades tahap pertama lalu, Mustofa, menyampaikan, pihaknya mengucapkan rasa syukur atas kemenangan di PTUN. “Saya harap, kedua belah pihak dapat menerima dengan legowo putusan ini,” harapnya.

Ia menyebutkan, dengan adanya putusan PTUN tersebut, pihaknya masih menunggu sikap dari Pemkab dan Bupati Probolinggo. “Apakah akan melakukan banding atau tidak? Jika tidak, maka, putusan untuk mencabut SK tersebut harus segara dilakukan sesuai putusan tersebut,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pilkades Betek yang masuk gelombang 1 tahun 2021 lalu berbuntut. Salah satu cakades menemukan ada 512 warga yang tak bisa menggunakan hak suaranya karena belum terdaftar di DPT (Daftar Pemilihan Tetap).

Termasuk ada laporan surat suara yang sudah tercoblos lebih dahulu. Selain itu, perolehan surat suara di TPS juga dilaporkan tak sama dengan yang diberikan di kecamatan. Polemik itu telah beberapa kali dilaporkan ke DPRD.

Meski ada keluhan, namun kades terpilih Betek tetap dilantik bersama sejumlah kades lainnya pada Agustus lalu. Nah, proses pelantikan itu juga digugat ke PTUN. (mu/mie)

 

Polemik Pilkades Betek 

2 Mei 2021
Desa Betek menggelar pilkades. Digelar bersamaan dengan 60 desa lain di Kabupaten Probolinggo.

24 Juni
Salah satu cakades Betek mendatangi DPRD. Mengeluhkan sejumlah kejanggalan dan meminta pelantikan pilkades Betek ditunda. Lantaran menemukan sejumlah kejanggalan. Mulai DPT, hingga hasil penghitungan suara.

9 Agustus
Meski ada polemik, kades terpilih Betek tetap dilantik. Bersama 60 kades terpilih lainnya.

8 Maret 2022
-PTUN menerima gugatan atas SK Bupati Probolinggo tentang Pelantikan Kades Terpilih Betek.
-Pemkab Probolinggo bakal mengajukan banding.

Catur sendiri menerangkan, saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan dari PTUN Surabaya itu. Pihaknya pun masih menunggu salinan putusan itu.

Sementara itu, Koordinator Tim Kuasa Hukum Sawal, calon kepala desa (Cakades) nomor urut 3 pada pilkades tahap pertama lalu, Mustofa, menyampaikan, pihaknya mengucapkan rasa syukur atas kemenangan di PTUN. “Saya harap, kedua belah pihak dapat menerima dengan legowo putusan ini,” harapnya.

Ia menyebutkan, dengan adanya putusan PTUN tersebut, pihaknya masih menunggu sikap dari Pemkab dan Bupati Probolinggo. “Apakah akan melakukan banding atau tidak? Jika tidak, maka, putusan untuk mencabut SK tersebut harus segara dilakukan sesuai putusan tersebut,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pilkades Betek yang masuk gelombang 1 tahun 2021 lalu berbuntut. Salah satu cakades menemukan ada 512 warga yang tak bisa menggunakan hak suaranya karena belum terdaftar di DPT (Daftar Pemilihan Tetap).

Termasuk ada laporan surat suara yang sudah tercoblos lebih dahulu. Selain itu, perolehan surat suara di TPS juga dilaporkan tak sama dengan yang diberikan di kecamatan. Polemik itu telah beberapa kali dilaporkan ke DPRD.

Meski ada keluhan, namun kades terpilih Betek tetap dilantik bersama sejumlah kades lainnya pada Agustus lalu. Nah, proses pelantikan itu juga digugat ke PTUN. (mu/mie)

 

Polemik Pilkades Betek 

2 Mei 2021
Desa Betek menggelar pilkades. Digelar bersamaan dengan 60 desa lain di Kabupaten Probolinggo.

24 Juni
Salah satu cakades Betek mendatangi DPRD. Mengeluhkan sejumlah kejanggalan dan meminta pelantikan pilkades Betek ditunda. Lantaran menemukan sejumlah kejanggalan. Mulai DPT, hingga hasil penghitungan suara.

9 Agustus
Meski ada polemik, kades terpilih Betek tetap dilantik. Bersama 60 kades terpilih lainnya.

8 Maret 2022
-PTUN menerima gugatan atas SK Bupati Probolinggo tentang Pelantikan Kades Terpilih Betek.
-Pemkab Probolinggo bakal mengajukan banding.

MOST READ

BERITA TERBARU

/