alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Pupuk Subsidi di Kab Probolinggo Dijatah 90 Ribu Ton

DRINGU, Radar Bromo – Kabupaten Probolinggo tahun ini dijatah pupuk bersubsidi sekitar 90.997 ton. Dari usulan di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kabupaten Probolinggo, hanya pupuk urea yang terealisasi 100 persen. Yaitu 35.435 ton. Sedangkan pupuk subsidi jenis lainnya, tidak terealisasi 100 persen.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, jatah pupuk subisidi tahun ini untuk Kabupaten Probolinggo, rinciannya pupuk urea sebesar 35.435 ton, pupuk ZA sebesar 18.023 ton, pupuk SP-36 sebesar 8.458 ton, pupuk NPK sebesar 22.065 ton dan pupuk organik padat sebesar 7.016 ton. Ditambah dengan pupuk organik sebanyak 13.414 liter.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bambang Suprayitno mengatakan, alokasi ppuk subsidi tahun ini yang telah ditetapkan sekitar 90.997 ton. Itu sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 521/200/110.2/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

“Dari usulan e-RDKK tahun 2021 yang kami sampaikan, hanya pupuk Urea yang realisasinya 100 persen. Dari usulan 35.435 ton, realisasinya 100 persen. Tapi jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan realokasi terakhir tahun 2020 sebesar 40.834 ton,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Suprayitno menjelaskan, setelah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tersebut, pihaknya melakukan alokasi pupuk bersubsidi ke semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Memang untuk realisasinya untuk awal biasanya lebih rendah dari usulan. Tetapi nanti bisa naik dan berkembang tergantung dari kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur. Tetapi diharapkan tidak pernah ada pengurangan alokasi pupuk bersubsidi.

“Untuk tahun ini, alokasi pupuk bersubsidi secara nasional memang berkurang karena kemampuan pemerintah pusat. Setiap tahun di awal tahun tidak akan pernah sama seperti serapan tahun sebelumnya,” tandasnya.

Bambang menerangkan, apabila nantinya stok tinggal 25 persen, pemkab bisa mengajukan tambahan ke Provinsi Jawa Timur untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Supaya dapat melakukan realokasi antar kabupaten/kota di Jawa Timur. “Untuk usulan e-RDKK itu sudah secara otomatis tersistem dari pemerintah pusat. Karena diharapkan petani itu melakukan pemupukan berimbang. Apalagi mulai tahun ini sudah ada pupuk organik cair bersubsidi,” tegasnya.

Lebih lanjut Bambang menegaskan pada tahun 2021 ini pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Untuk Urea Rp 2.250 per Kg dan Rp 112.500 per karung, ZA Rp 1.700 per Kg dan Rp 85.000 per karung, SP-36 Rp 2.400 per Kg dan Rp 120.000 per karung, NPK Phonska Rp 2.300 per Kg dan Rp 115.000 per karung serta Petroganik Rp 800 per Kg dan Rp 32.000 per karung.

“Pembelian pupuk bersubsidi ini masih belum menggunakan Kartu Tani karena masih belum siap. Masyarakat yang bisa membeli pupuk bersubsidi adalah mereka yang sudah terdaftar dalam e-RDKK,” ungkapnya. (mas/fun)

DRINGU, Radar Bromo – Kabupaten Probolinggo tahun ini dijatah pupuk bersubsidi sekitar 90.997 ton. Dari usulan di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kabupaten Probolinggo, hanya pupuk urea yang terealisasi 100 persen. Yaitu 35.435 ton. Sedangkan pupuk subsidi jenis lainnya, tidak terealisasi 100 persen.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, jatah pupuk subisidi tahun ini untuk Kabupaten Probolinggo, rinciannya pupuk urea sebesar 35.435 ton, pupuk ZA sebesar 18.023 ton, pupuk SP-36 sebesar 8.458 ton, pupuk NPK sebesar 22.065 ton dan pupuk organik padat sebesar 7.016 ton. Ditambah dengan pupuk organik sebanyak 13.414 liter.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bambang Suprayitno mengatakan, alokasi ppuk subsidi tahun ini yang telah ditetapkan sekitar 90.997 ton. Itu sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 521/200/110.2/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

“Dari usulan e-RDKK tahun 2021 yang kami sampaikan, hanya pupuk Urea yang realisasinya 100 persen. Dari usulan 35.435 ton, realisasinya 100 persen. Tapi jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan realokasi terakhir tahun 2020 sebesar 40.834 ton,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Suprayitno menjelaskan, setelah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tersebut, pihaknya melakukan alokasi pupuk bersubsidi ke semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Memang untuk realisasinya untuk awal biasanya lebih rendah dari usulan. Tetapi nanti bisa naik dan berkembang tergantung dari kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur. Tetapi diharapkan tidak pernah ada pengurangan alokasi pupuk bersubsidi.

“Untuk tahun ini, alokasi pupuk bersubsidi secara nasional memang berkurang karena kemampuan pemerintah pusat. Setiap tahun di awal tahun tidak akan pernah sama seperti serapan tahun sebelumnya,” tandasnya.

Bambang menerangkan, apabila nantinya stok tinggal 25 persen, pemkab bisa mengajukan tambahan ke Provinsi Jawa Timur untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Supaya dapat melakukan realokasi antar kabupaten/kota di Jawa Timur. “Untuk usulan e-RDKK itu sudah secara otomatis tersistem dari pemerintah pusat. Karena diharapkan petani itu melakukan pemupukan berimbang. Apalagi mulai tahun ini sudah ada pupuk organik cair bersubsidi,” tegasnya.

Lebih lanjut Bambang menegaskan pada tahun 2021 ini pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Untuk Urea Rp 2.250 per Kg dan Rp 112.500 per karung, ZA Rp 1.700 per Kg dan Rp 85.000 per karung, SP-36 Rp 2.400 per Kg dan Rp 120.000 per karung, NPK Phonska Rp 2.300 per Kg dan Rp 115.000 per karung serta Petroganik Rp 800 per Kg dan Rp 32.000 per karung.

“Pembelian pupuk bersubsidi ini masih belum menggunakan Kartu Tani karena masih belum siap. Masyarakat yang bisa membeli pupuk bersubsidi adalah mereka yang sudah terdaftar dalam e-RDKK,” ungkapnya. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/