Tagihan PJU Juli-Agustus Nunggak, Pemkab Ajukan Dispensasi Pembayaran Rekening

BAKAL MENUNGGAK: Sejumlah pengendara melintas di depan Kantor Bupati Probolinggo di Jalan Pangsud Kraksaan, yang terlihat gelap karena PJU-nya mati, Senin (6/7) malam. (Foto: Agus Faiz Musleh/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

DRINGU, Radar Bromo – Alokasi anggaran tagihan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Probolinggo juga terpangkas penanganan Covid-19. Akibatnya, Pemkab Probolinggo hanya sanggup membayar tagihan PJU hingga bulan Juni lalu. Sedangkan bulan Juli-Agustus mendatang, masih menunggu pengajuan perubahan APBD 2020.

Hal itu disampakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto. Saat dikonfirmasi, Heri mengaku, separo anggaran kegiatan yang ada di Dishub terpangkas untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo. Termasuk alokasi anggaran untuk tagihan PJU.

”Anggaran tagihan PJU Kabupaten Probolinggo juga dikurangi karena pengalihan untuk penanganan Covid-19,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Heri menjelaskan, dalam APBD 2020 awal, sudah dialokasikan anggaran untuk tagihan PJU sekitar Rp 23 miliar. Anggaran itu diperkirakan cukup untuk membayar tagihan PJU mulai Januari hingga September. Dalam perjalanannya, terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemangkasan anggaran kegiatan. Salah satunya sumber dari tagihan PJU dikurangi hampir separo, menjadi sekitar Rp 13,8 miliar.

”Anggaran yang ada setelah dikurangi untuk penanganan Covid-19, hanya cukup sampai bulan Juni kemarin. Tiap bulannya, tagihan rekening PJU sekitar Rp 2,3 miliar,” ungkapnya.

Meski demikian, dikatakan Heri, pihaknya dari pemkab langsung mengambil sikap mencegah terjadinya pemadaman PJU karena tunggakan tagihan PJU. Pemkab Probolinggo melayangkan surat ke PLN untuk pembayaran tagihan PJU bulan Juli-Agustus menunggu pembahasan P-APBD 2020. Karena anggaran tagihan PJU terpotong penanganan Covid-19 dan akan kembali diajukan tambahan pada P-APBD 2020.

”Surat dan koordinasi sudah dilakukan pemkab dengan pihak PLN. Nantinya, pembayaran tagihan PJU bulan Juli-Agustus akan dibayar setelah pengajuan ke PAK,” terangnya.

Sementara itu, Gery, manajer kantor PLN Probolinggo saat dikonfirmasi mengaku sudah mendapatkan surat tembusan terkait pemberitahuan keterlambatan pembayaran tagihan PJU bulan Juli-Agustus. Surat itu ditujukan ke kantor PLN Pasuruan. Pihaknya sendiri belum dapat respons atau jawaban dari kantor PLN Pasuruan terkait surat pemkab tersebut.

”Nanti kami tunggu saja jawaban dari kantor PLN Pasuruan. Tapi yang pasti, jika tidak ada izin dari PLN Pasuruan, akan dilakukan pemadaman kalau ada keterlambatan pembayaran,” katanya. (mas/fun)