alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Desa Wedoro Krejengan; Jaga Ketahanan Pangan, Lanjutkan Proyek Irigasi

KERJA BAKTI: Pemerintah Desa Widoro bersama warga menggelar kerja bakti. Kegiatan ini untuk mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Kurangi Rumah Tidak Layak Huni

MENINGKATKAN kualitas hidup masyarakat menjadi salah satu program yang terus digencarkan Pemerintah Desa Widoro. Salah satunya dengan merehab rumah tidak layak huni (RTLH). Karena itu, jumlah RTLH di Desa Widoro terus berkurang.

Tahun ini ada dua unit RTLH yang akan diperbaiki. Semuanya berada di Dusun Asem. “Kami pilih yang paling parah dulu. Tahun ini ada dua rumah,” ujar Bendahara Desa Widoro Zainullah.

Masing-masing rumah itu mendapatkan anggaran Rp 17.500.000. Pengerjaannya akan dilaksankan pada tahap ketiga pencairan dana desa. Ada beberapa bagian yang akan diperbaiki. Menyesuaikan ketersediaan anggaran. “Program ini untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Menurutnya, selain direhab, masing-masing rumah akan dilengkapi dengan jamban pribadi. Tujuannya, juga untuk mendukung program sanitasi lingkungan. Sehingga kualitas hidup dan kesehatan penghuninya juga terjaga. Tidak ada lagi warga yang buang air besar di sungai.

BANTUAN: Salah seorang KPM mendapatkan BLT-DD dalam pencairan tahun 2021. Tahun ini, Pemerintah Desa Widoro menyiapkan anggaran BLT-DD Rp 385.200.000 untuk 107 KPM.

“Tahun lalu, RTLH yang telah kami rehab 4 unit. Tahun ini kami rencanakan 2 unit. Karena juga menyesuaikan dana desa yang kami terima tahun ini. Mudah-mudahan kualitas hidup dan kesehatan mereka bisa terus meningkat,” harapnya.

Penyesuaian anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk rehab RTLH, tidak terlepas dari pagu anggaran yang akan digunakan untuk sejumlah kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104/2021, anggaran dana desa dibagi dalam beberapa bidang.

Pertama untuk BLT (bantuan langsung tunai) minimal 40 persen. Tahun ini ada 107 keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkannya. “Anggaran yang disiapkan Rp 385.200.000. Itu sudah lebih dari 40 persen. Masing-msing KPM akan mendapat Rp 300 ribu per bulan selama setahun,” jelasnya.

Berdasarkan Perpres tersebut, 20 persen dana desa akan digunakan untuk program ketahanan pangan. Pemerintah Desa Widoro, mewujudkanya dengan membangun irigasi.

“Kemudian, yang 8 persen untuk mendukung penanganan Covid-19. Tiga puluh dua persen lainnya untuk kegiatan lain-lain. Di antaranya Posyandu, PKK, dan program lainnya,” katanya. (uno/rud)

 

 

KERJA BAKTI: Pemerintah Desa Widoro bersama warga menggelar kerja bakti. Kegiatan ini untuk mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Kurangi Rumah Tidak Layak Huni

MENINGKATKAN kualitas hidup masyarakat menjadi salah satu program yang terus digencarkan Pemerintah Desa Widoro. Salah satunya dengan merehab rumah tidak layak huni (RTLH). Karena itu, jumlah RTLH di Desa Widoro terus berkurang.

Tahun ini ada dua unit RTLH yang akan diperbaiki. Semuanya berada di Dusun Asem. “Kami pilih yang paling parah dulu. Tahun ini ada dua rumah,” ujar Bendahara Desa Widoro Zainullah.

Masing-masing rumah itu mendapatkan anggaran Rp 17.500.000. Pengerjaannya akan dilaksankan pada tahap ketiga pencairan dana desa. Ada beberapa bagian yang akan diperbaiki. Menyesuaikan ketersediaan anggaran. “Program ini untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Menurutnya, selain direhab, masing-masing rumah akan dilengkapi dengan jamban pribadi. Tujuannya, juga untuk mendukung program sanitasi lingkungan. Sehingga kualitas hidup dan kesehatan penghuninya juga terjaga. Tidak ada lagi warga yang buang air besar di sungai.

BANTUAN: Salah seorang KPM mendapatkan BLT-DD dalam pencairan tahun 2021. Tahun ini, Pemerintah Desa Widoro menyiapkan anggaran BLT-DD Rp 385.200.000 untuk 107 KPM.

“Tahun lalu, RTLH yang telah kami rehab 4 unit. Tahun ini kami rencanakan 2 unit. Karena juga menyesuaikan dana desa yang kami terima tahun ini. Mudah-mudahan kualitas hidup dan kesehatan mereka bisa terus meningkat,” harapnya.

Penyesuaian anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk rehab RTLH, tidak terlepas dari pagu anggaran yang akan digunakan untuk sejumlah kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104/2021, anggaran dana desa dibagi dalam beberapa bidang.

Pertama untuk BLT (bantuan langsung tunai) minimal 40 persen. Tahun ini ada 107 keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkannya. “Anggaran yang disiapkan Rp 385.200.000. Itu sudah lebih dari 40 persen. Masing-msing KPM akan mendapat Rp 300 ribu per bulan selama setahun,” jelasnya.

Berdasarkan Perpres tersebut, 20 persen dana desa akan digunakan untuk program ketahanan pangan. Pemerintah Desa Widoro, mewujudkanya dengan membangun irigasi.

“Kemudian, yang 8 persen untuk mendukung penanganan Covid-19. Tiga puluh dua persen lainnya untuk kegiatan lain-lain. Di antaranya Posyandu, PKK, dan program lainnya,” katanya. (uno/rud)

 

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/