alexametrics
24.3 C
Probolinggo
Monday, 8 August 2022

Atasi PMK di Probolinggo, Kejari Rekom Gunakan BTT

KRAKSAAN, Radar Bromo Kejari Kabupaten Probolinggo mengeluarkan dokumen legal opinion atau LO tentang penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kejari merekomendasikan penanganan wabah PMK di Kabupaten Probolinggo dapat menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, dengan beberapa syarat.

Kajari Kabupaten Probolinggo David P Duarsa mengatakan, sebaran wabah PMK terus meluas. Sesuai permintaan Pemkab Probolinggo, pihaknya melakukan kajian tentang penggunaan BTT untuk penanganan wabah PMK. Baik kajian yuridis ataupun kajian fakta untuk kemudian dihimpun dan diruntut sebagai dasar acuan.

“Dasar-dasar itu telah kami kaji. Kemudian kami ajukan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Selanjutnya, kami ekspos kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” jelasnya.

Dari hasil kajian itu, pihaknya menerbitkan LO dan memberikan rekomendasi. Bahwa, untuk penanganan wabah PMK Pemkab Probolinggo dapat melakukan penunjukan langsung terhadap BTT dengan beberapa syarat.

“Syaratnya, agar dana tersebut digeser dahulu ke Dinas Pertanian. Selanjutnya, Dinas Pertanian dapat melakukan penunjukan langsung untuk operasional kegiatan. Namun, hanya untuk hal-hal yang sifatnya darurat saja. Unutk selebihnya sudah kami uraikan di dalam LO kami,” paparnya.

Sementara, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko mengatakan, gerak cepat Pemkab Probolinggo dalam penanganan wabah PMK tidak main-main. Demi hasil yang maksimal, terukur, dan efektif, Pemkab Probolinggo harus menggunakan anggaran dana taktis APBD Kabupaten Probolinggo.

Untuk itu, pihaknya mengajukan pendapat hukum atau LO pada Kejari Kabupaten Probolinggo. Karena sejatinya proses penanganan PMK juga sedang berjalan sambil menunggu pendapat hukum tentang penyerapan anggaran taktis.

KRAKSAAN, Radar Bromo Kejari Kabupaten Probolinggo mengeluarkan dokumen legal opinion atau LO tentang penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kejari merekomendasikan penanganan wabah PMK di Kabupaten Probolinggo dapat menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, dengan beberapa syarat.

Kajari Kabupaten Probolinggo David P Duarsa mengatakan, sebaran wabah PMK terus meluas. Sesuai permintaan Pemkab Probolinggo, pihaknya melakukan kajian tentang penggunaan BTT untuk penanganan wabah PMK. Baik kajian yuridis ataupun kajian fakta untuk kemudian dihimpun dan diruntut sebagai dasar acuan.

“Dasar-dasar itu telah kami kaji. Kemudian kami ajukan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Selanjutnya, kami ekspos kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” jelasnya.

Dari hasil kajian itu, pihaknya menerbitkan LO dan memberikan rekomendasi. Bahwa, untuk penanganan wabah PMK Pemkab Probolinggo dapat melakukan penunjukan langsung terhadap BTT dengan beberapa syarat.

“Syaratnya, agar dana tersebut digeser dahulu ke Dinas Pertanian. Selanjutnya, Dinas Pertanian dapat melakukan penunjukan langsung untuk operasional kegiatan. Namun, hanya untuk hal-hal yang sifatnya darurat saja. Unutk selebihnya sudah kami uraikan di dalam LO kami,” paparnya.

Sementara, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko mengatakan, gerak cepat Pemkab Probolinggo dalam penanganan wabah PMK tidak main-main. Demi hasil yang maksimal, terukur, dan efektif, Pemkab Probolinggo harus menggunakan anggaran dana taktis APBD Kabupaten Probolinggo.

Untuk itu, pihaknya mengajukan pendapat hukum atau LO pada Kejari Kabupaten Probolinggo. Karena sejatinya proses penanganan PMK juga sedang berjalan sambil menunggu pendapat hukum tentang penyerapan anggaran taktis.

MOST READ

BERITA TERBARU

/