alexametrics
28.3 C
Probolinggo
Tuesday, 5 July 2022

Pemkab Probolinggo Lakukan Penyesuaian Sistem Kerja ASN

KRAKSAAN, Radar Bromo – Selama PPKM Darurat, sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo, dilakukan penyesuaian. Abdi negara yang berkerja di sektor nonesensial akan melaksanakan work from home (WFH) 100 persen.

Kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Bupati Nomor: 800/171/426.53/2021 tertanggal 2 Juli 2020. Di dalamnya mengatur penyesuaian sistem kerja ASN pada masa PPKM Darurat Covid-19. Karenanya, perangkat daerah yang bertugas dalam layanan pemerintah dan berkaitan dengan sektor nonesensial memberlakukan WFH penuh.

“Penyesuaian sistem kerja mulai diterapkan sejak Senin kemarin sampai dengan selesai PPKM Darurat. Namun, tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja,” ujar Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria.

Bagi ASN yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial. Melaksanakan work from office (WFO) maksimal 50 persen dari jumlah pegawai.

Kemudian, sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik tidak bisa ditunda pelaksanaannya sebanyak 25 persen staf akan melakukan WFO. ASN yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, bisa WFO 100 persen.

“Pegawai yang nantinya melaksanakan WFO harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat kondisi saat ini masih perlu diwaspadai,” ungkapnya.

Sektor esensial, kata Anna, adalah OPD yang melakukan tugasnya di bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan komunikasi. Sedangkan, sektor kritikal OPD yang melakukan tugasnya berkaitan dengan layanan kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi.

“OPD kategori sektor kritikal seperti Dinas Kesehatan, BPBD, dan Dinas Perhubungan, WFO 100 persen. Sektor esensial seperti Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah, WFO 50 persen. Sementara, nonesensial seperti Dispendik, Dinsos, dan BKD, WFH 100 persen. Masih ada beberapa tertuang rinci di surat edaran,” ujarnya. (ar/rud)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Selama PPKM Darurat, sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo, dilakukan penyesuaian. Abdi negara yang berkerja di sektor nonesensial akan melaksanakan work from home (WFH) 100 persen.

Kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Bupati Nomor: 800/171/426.53/2021 tertanggal 2 Juli 2020. Di dalamnya mengatur penyesuaian sistem kerja ASN pada masa PPKM Darurat Covid-19. Karenanya, perangkat daerah yang bertugas dalam layanan pemerintah dan berkaitan dengan sektor nonesensial memberlakukan WFH penuh.

“Penyesuaian sistem kerja mulai diterapkan sejak Senin kemarin sampai dengan selesai PPKM Darurat. Namun, tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja,” ujar Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria.

Bagi ASN yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial. Melaksanakan work from office (WFO) maksimal 50 persen dari jumlah pegawai.

Kemudian, sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik tidak bisa ditunda pelaksanaannya sebanyak 25 persen staf akan melakukan WFO. ASN yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, bisa WFO 100 persen.

“Pegawai yang nantinya melaksanakan WFO harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat kondisi saat ini masih perlu diwaspadai,” ungkapnya.

Sektor esensial, kata Anna, adalah OPD yang melakukan tugasnya di bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan komunikasi. Sedangkan, sektor kritikal OPD yang melakukan tugasnya berkaitan dengan layanan kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi.

“OPD kategori sektor kritikal seperti Dinas Kesehatan, BPBD, dan Dinas Perhubungan, WFO 100 persen. Sektor esensial seperti Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah, WFO 50 persen. Sementara, nonesensial seperti Dispendik, Dinsos, dan BKD, WFH 100 persen. Masih ada beberapa tertuang rinci di surat edaran,” ujarnya. (ar/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/