alexametrics
29C
Probolinggo
Tuesday, 26 January 2021

Ini Fatwa MUI Terkait Meninggal karena Covid-19-Pengurusan Jenazahnya

KRAKSAAN, Radar Bromo – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo segera menyosialisasikan fatwa MUI pusat tentang pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Mengingat, jumlah ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam perawatan) terus meningkat di kabupaten setempat.

Minggu (5/4) sore, MUI Kabupaten Probolinggo menggelar rapat bersama komisi fatwa. Tujuannya, menindaklanjuti fatwa MUI pusat Nomor 14/2020 itu untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

Yasin, Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo menjelaskan, fatwa MUI mengenai Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah korban Covid-19 telah diterimanya. Ada beberapa poin penting yang dijelaskan dalam fatwa itu.

Di antaranya, bahwa muslim yang meninggal karena wabah korona adalah mati syahid. Yaitu, muslim yang meninggal dunia, karena kondisi tertentu. Antara lain karena wabah atau tha’un, tenggelam, terbakar, dan melahirkan.

RAPAT: MUI Kabupaten Probolinggo bersama komisi Fatwa saat rapat membahas Fatwa MUI pusat, Minggu (5/4) sore di kantor MUI di Kraksaan. (Foto: Rosyidi/Radar Bromo)

 

Sebab-sebab kematian seperti itu, secara syari dihukumi dan mendapat pahala syahid. Yaitu, dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Namun, secara duniawi hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi. Yang meliputi dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan.

Fatwa MUI juga membahas mengenai petugas hingga proses pemakaman jenazah. “Petugas pengurusan jenazah adalah muslim. Ini jika yang meninggal adalah warga muslim,” katanya.

Lalu, petugas yang mengurus mayat harus memakai APD (alat pelindung diri). Hal itu sah, karena dikhawatirkan penyakit itu menular kepada pengurus jenazah.

Ini juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 14/2020 angka 7. Yang menyebutkan, pengurusan jenazah (tajhizal-jana’iz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis. Dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

Sedangkan untuk menyalatkan dan menguburkannya, dilakukan sebagaimana biasa. Dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

Lalu saat dimandikan, pakaian jenazah tidak dibuka. Selanjutnya, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.

Namun, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Dengan syarat, jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.

Lanjut Yasin, petugas kemudian membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Tetapi, jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah.

Yaitu, mengusap wajah dan kedua tangan jenazah, minimal sampai pergelangan dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

“Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan, karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar’iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan,” terangnya. (sid/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU