alexametrics
30.6 C
Probolinggo
Friday, 1 July 2022

Penetapan Bupati Probolinggo Definitif, Begini Kata KPU…

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sudah sekitar sembilan bulan Bupati Probolinggo, dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Yakni, sejak Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi jual beli jabatan penjabat kepala desa.

H.A. Timbul Prihanjoko, wakil bupati yang kini menjadi Plt, dapat dilantik menjadi bupati definitif. Namun, masih harus menunggu vonis terhadap Tantri, berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim. Ia mengaku memonitor sidang pembacaan putusan terhadap Tantri, Kamis (2/6). Namun, putusan perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap.

“Perkara Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari masih belum inkracht. Karena, masih menyatakan pikir-pikir. Jadi, bisa menerima putusan itu atau banding,” katanya, Sabtu (4/6).

Selama belum ada putusan inkracht, kata Lukman, status Tantri masih sebagai Bupati Probolinggo Nonaktif. Begitu juga dengan Timbul, yang kini ditunjuk sebagai Plt Bupati. Tidak dapat diproses menjadi bupati definitif. Pelantikan bupati definitif harus menunggu putusan terhadap Tantri inkracht.

“Ketentuan tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9/2015,” jelasnya.

Lukman menerangkan, sesuai pasal 78 juncto pasal 76 ayat (1) UU nomor 23/2014, berhentinya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, yaitu jika berhalangan tetap, meninggal dunia, atau tersangkut kasus korupsi. Kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

Mekanisme penggantian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tersandung korupsi, menunggu adanya putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, bupati definitif dapat diisi setelah adanya putusan inkracht.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sudah sekitar sembilan bulan Bupati Probolinggo, dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Yakni, sejak Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi jual beli jabatan penjabat kepala desa.

H.A. Timbul Prihanjoko, wakil bupati yang kini menjadi Plt, dapat dilantik menjadi bupati definitif. Namun, masih harus menunggu vonis terhadap Tantri, berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim. Ia mengaku memonitor sidang pembacaan putusan terhadap Tantri, Kamis (2/6). Namun, putusan perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap.

“Perkara Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari masih belum inkracht. Karena, masih menyatakan pikir-pikir. Jadi, bisa menerima putusan itu atau banding,” katanya, Sabtu (4/6).

Selama belum ada putusan inkracht, kata Lukman, status Tantri masih sebagai Bupati Probolinggo Nonaktif. Begitu juga dengan Timbul, yang kini ditunjuk sebagai Plt Bupati. Tidak dapat diproses menjadi bupati definitif. Pelantikan bupati definitif harus menunggu putusan terhadap Tantri inkracht.

“Ketentuan tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9/2015,” jelasnya.

Lukman menerangkan, sesuai pasal 78 juncto pasal 76 ayat (1) UU nomor 23/2014, berhentinya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, yaitu jika berhalangan tetap, meninggal dunia, atau tersangkut kasus korupsi. Kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

Mekanisme penggantian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tersandung korupsi, menunggu adanya putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, bupati definitif dapat diisi setelah adanya putusan inkracht.

MOST READ

BERITA TERBARU

/