alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Siapkan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kades di Kab Probolinggo

KRAKSAAN, Radar Bromo- Tahun ini Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 314 desa. Karena banyaknya desa yang akan menggelar pilkades, pelaksanaannya akan digelar dalam dua tahap. Pertama, pada 2 Mei sebanyak 62 desa. Kemudian, sisanya direncanakan akan digelar pada November.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengatakan, saat ini tahapan pilkades memasuki masa pengumuman penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa. Sudah memasuki hari ketiga sejak dibuka pada Rabu (3/2).

“Sesuai amanah Ibu Bupati, tahun ini diizinkan untuk melaksanakan pilkades. Tahap pertama sebanyak 62 desa. Sekarang sudah memasuki masa pengumuman dan pendaftaran,” ujarnya saat menggelar podcast di Radio Bromo FM dipandu Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian, kemarin.

Dalam podcast yang juga disiarkan secara langsung di Instagram Endless Probolinggo, Edy mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1/2021, ada beberapa regulasi dalam pelaksanaannya. “Ibu Bupati sudah mengizinkan. Yang pertama dalam pelaksanaannya nanti semuanya harus berkomitmen menegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Dalam Perbup itu juga ada beberapa perubahan prinsip terkait regulasi terbaru. Yakni, adanya seleksi tambahan bagi desa yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang. Sebab, bakal calon setiap desa ditetapkan minimal 2 orang dan maksimal 5 orang.

“Jika lebih dari lima orang, maka akan diadakan seleksi tambahan. Kriteria seleksinya mulai pengalaman bekerja di tingkat pemerintahan, pendidikan, dan usia,” katanya.

Menurutnya, jika berdasarkan hasil seleksi tambahan masih ada bakal calon yang lebih dari 5 orang, maka akan dilanjutkan dengan ujian tertulis. “Misalnya, berdasarkan hasil seleksi tambahan, untuk peringkat 5 dihuni dua orang, maka dua orang ini yang mengikuti ujian tulis,” imbuhnya.

Ia mengatakan, dalam Pilkades nanti juga akan diberikan kesempatan bagi warga luar desa untuk mencalonkan diri. Syaratnya, yang bersangkutan harus ada dukungan berupa fotokopi KTP elektronik minimal 5 persen dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). “Kalau misalnya DP4-nya 1.000 orang, berarti dia harus mendapatkan sebanyak 50 lembar KTP dari DP4 desa itu,” jelasnya.

Terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS), tahun ini berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Tahun ini satu TPS maksimal untuk 500 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga, dalam satu desa bisa lebih dari satu TPS.

“Contohnya, nanti di salah satu desa di Kecamatan Gading, itu ada 15 TPS. Dan, dalam setiap tingkatan panitia, mulai kabupaten, kecamatan, hingga TPS nanti ada tenaga kesehatan, termasuk Satgas Covid-19 ada di dalamnya,” sebutnya.

Edy mengatakan, anggaran pilkades tahun ini tidak hanya berasal dari APBD. Namun, juga didukung oleh APBDes. Yakni, untuk mendukung penegakan protokol kesehatan. “Dukungan dari APBDes ini dalam rangka menerapkan pilkades aman dari Covid- 19,” katanya.

Ada sejumlah syarat tambahan bagi mantan kades periode sebelumnya yang akan mencalonkan. Di antaranya, harus clean dan clear terkait aset. Baik bergerak ataupun tidak bergerak. Kemudian, tidak punya tanggungan terkait temuan Inspektorat. “Juga ada surat keterangan dari Badan Keuangan, bahwa yang bersangkutan selama masa jabatan berkinerja baik dalam pelunasan PBB,” katanya. (uno/rud)

KRAKSAAN, Radar Bromo- Tahun ini Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 314 desa. Karena banyaknya desa yang akan menggelar pilkades, pelaksanaannya akan digelar dalam dua tahap. Pertama, pada 2 Mei sebanyak 62 desa. Kemudian, sisanya direncanakan akan digelar pada November.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengatakan, saat ini tahapan pilkades memasuki masa pengumuman penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa. Sudah memasuki hari ketiga sejak dibuka pada Rabu (3/2).

“Sesuai amanah Ibu Bupati, tahun ini diizinkan untuk melaksanakan pilkades. Tahap pertama sebanyak 62 desa. Sekarang sudah memasuki masa pengumuman dan pendaftaran,” ujarnya saat menggelar podcast di Radio Bromo FM dipandu Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian, kemarin.

Dalam podcast yang juga disiarkan secara langsung di Instagram Endless Probolinggo, Edy mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1/2021, ada beberapa regulasi dalam pelaksanaannya. “Ibu Bupati sudah mengizinkan. Yang pertama dalam pelaksanaannya nanti semuanya harus berkomitmen menegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Dalam Perbup itu juga ada beberapa perubahan prinsip terkait regulasi terbaru. Yakni, adanya seleksi tambahan bagi desa yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang. Sebab, bakal calon setiap desa ditetapkan minimal 2 orang dan maksimal 5 orang.

“Jika lebih dari lima orang, maka akan diadakan seleksi tambahan. Kriteria seleksinya mulai pengalaman bekerja di tingkat pemerintahan, pendidikan, dan usia,” katanya.

Menurutnya, jika berdasarkan hasil seleksi tambahan masih ada bakal calon yang lebih dari 5 orang, maka akan dilanjutkan dengan ujian tertulis. “Misalnya, berdasarkan hasil seleksi tambahan, untuk peringkat 5 dihuni dua orang, maka dua orang ini yang mengikuti ujian tulis,” imbuhnya.

Ia mengatakan, dalam Pilkades nanti juga akan diberikan kesempatan bagi warga luar desa untuk mencalonkan diri. Syaratnya, yang bersangkutan harus ada dukungan berupa fotokopi KTP elektronik minimal 5 persen dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). “Kalau misalnya DP4-nya 1.000 orang, berarti dia harus mendapatkan sebanyak 50 lembar KTP dari DP4 desa itu,” jelasnya.

Terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS), tahun ini berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Tahun ini satu TPS maksimal untuk 500 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga, dalam satu desa bisa lebih dari satu TPS.

“Contohnya, nanti di salah satu desa di Kecamatan Gading, itu ada 15 TPS. Dan, dalam setiap tingkatan panitia, mulai kabupaten, kecamatan, hingga TPS nanti ada tenaga kesehatan, termasuk Satgas Covid-19 ada di dalamnya,” sebutnya.

Edy mengatakan, anggaran pilkades tahun ini tidak hanya berasal dari APBD. Namun, juga didukung oleh APBDes. Yakni, untuk mendukung penegakan protokol kesehatan. “Dukungan dari APBDes ini dalam rangka menerapkan pilkades aman dari Covid- 19,” katanya.

Ada sejumlah syarat tambahan bagi mantan kades periode sebelumnya yang akan mencalonkan. Di antaranya, harus clean dan clear terkait aset. Baik bergerak ataupun tidak bergerak. Kemudian, tidak punya tanggungan terkait temuan Inspektorat. “Juga ada surat keterangan dari Badan Keuangan, bahwa yang bersangkutan selama masa jabatan berkinerja baik dalam pelunasan PBB,” katanya. (uno/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/