alexametrics
25C
Probolinggo
Thursday, 21 January 2021

Hari Pertama Operasi Yustisi Kumpulkan Denda Rp 1,7 Juta

KRAKSAAN, Radar Bromo – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 bersama aparat penegak hukum Kabupaten Probolinggo kembali melakukan operasi yustisi. Operasi ini sedianya akan dilaksanakan bergiliran di 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Operasi ini mulai digelar Selasa (1/12) lalu di Kecamatan Sukapura.

Di hari pertama perlaksanaan operasi, petugas menjaring puluhan warga yang melanggar protokol kesehatan. Atas pelanggaran ini kemudian pelanggar berikan sanksi denda.

“Sebanyak 47 pelanggar kami berikan sanksi denda, jumlah denda yang dikumpulkan hari itu sekitar Rp 1.700.000,” ujar Koordinator Penegakan Keamanan dan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto.

Dalam operasi yustisi, pelanggaran yang menjadi sasaran adalah wraga yang kedapatan tidak menggunakan masker dan menggunakan masker tidak sebagaimana mestinya saat berada di tempat umum. Oleh karena itu pelanggar wajib mengikuti proses sidang ditempat. Sidang dipimpin majelis hakim dan jaksa telah bersiaga di lokasi.

“Pemakaian masker harus menutupi mulut dan hidung. Jika tidak sesuai maka akan turut terkena operasi,” katanya.

Ugas menuturkan, teknis pelaksanaan operasi yustisi sama dengan operasi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Uang denda hasil operasi nantinya akan masuk dalam Kas Umum Daerah. Dengan mekanisme pelanggar yang dikenai sanksi administratif dan telah menerima tanda bukti pelanggaran. Dan dalam jangka waktu satu hari setelah ditetapkan, harus membayar denda yang telah dibebankan.

“Tetap menggunakan regulasi yang dipakai pada periode satu beberapa bulan lalu dasar pengenaan denda tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020,” terangnya.

Namun demikian pembebanan denda operasi saat ini lebih rendah. Sebab situasi pandemi belum menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Tentumya berdampak pada kemampuan bayar masyarakat. Akan tetapi pembebanan denda dengan nominal rendah ini tidak diberlakukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan melanggar.

“Untuk sanksi denda tergatung pertimbangan hakim berdasarkan pelanggaran serta pekerjaan warga yang terjaring operasi. Kalau ASN tetap diberikan denda tinggi, sebab harus jadi panutan. Operasi yustisi akan dilakukan secara acak. Sedangkan operasi displin prokes tetap dilakukan oleh satgas kecamatan dengan memberikan sanksi sosial,” ujar Ugas. (ar/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU