Dewan Sidak Empat Gudang Tembakau yang Tak Hadir saat Hearing  

SIDAK: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo saat sidak tembakau di gudang CV Bejo Hasil di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. (Foto: Mukhamad Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KRAKSAAN, Radar Bromo – Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo benar-benar mendatangi gudang tembakau yang tidak hadir saat digelar hearing, Rabu (2/9). Kamis (3/9), Komisi II sidak ke empat gudang. Satu di antaranya belum buka.

Sidak digelar sekitar pukul 13.00 dipimpin Sugito, ketua Komisi II dan diikuti oleh seluruh anggotanya. Selain itu, juga ada perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

Awalnya, Komisi II mendatangi CV Bejo Hasil di Paiton. Di sana, rombongan disambut oleh Kepala Gudang Hadi. Hadi menjelaskan, gudangnya buka pada 27 Agustus. Dan hingga saat ini, telah membeli sekitar 40 persen dari target kebutuhan yaitu 1.100 ton.

Komisi II lantas mendatangi gudang tembakau CV Sumberanyar yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Di situ, tim disambut Bambang Wahyudi sebagagi kepala gudang. Menurut Bambang, gudangnya sudah lama buka, yaitu sejak 15 Juli.

Tahun ini kebutuhan gudang 500 ton. Jauh lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin yang mencapai 600 ton. Rencananya, gudang akan dibuka hingga Oktober mendatang.

Selanjutnya, Komisi II mendatangi gudang tembakau CV Alliance One Indonesia (AOI). Namun, gudang ini belum buka. Gudang baru akan buka pada 15 September.

Meski sebentar lagi buka, belum bisa dipastikan berapa tembakau yang dibutuhkan CV AOI  tahun ini. Ibas Suwasono, kepala operasional CV AOU mengaku, pada 2019 pihaknya mengambil 800 ton tembakau. Sementara tahun ini, diperkirakan lebih rendah. Bahkan, tidak sampai 50 persen dari tahun lalu.

Terakhir, Komisi II sidak ke gudang tembakau CV Dwi Karya. Gudang ini mulai buka dua hari lalu. Kebutuhan pasokan tembakau di gudang ini sekitar 500 ton.

Dari semua gudang yang disidak, rata-rata gudang mematok harga beli yang sama untuk tembakau. Yaitu,  Rp 26 ribu–Rp 30 ribu per kilogram.

Sugito mengatakan, selama ini ada isu bahwa tembakau petani diutang oleh pedagang. Tembakau dibawa, namun petani tidak dibayar. Alasannya, karena gudang masih tutup.

“Kenyataannya di lapangan, banyak gudang yang buka. Kami memang perlu ke lapangan dan semua gudang sudah buka. Hanya satu yang belum,” katanya.

Menurutnya, ia tidak mau berspekulasi dalam menyikapi permasalahan petani. Kenyataan di lapangan banyak gudang yang telah buka. Ia sendiri tidak berkoordinasi saat sidak. Tujuannya, agar diketahui secara riil gudang mana yang buka dan tutup.

“Kami tidak ada koordinasi. Yang penting ada tembakau, yang penting kami perjuangkan petani,” tandasnya.

Untuk masalah harga, menurutnya, masih standar. Yaitu antara Rp 26 ribu–Rp 30 ribu per kilogram. Tetapi, saat sidak ada yang sampai Rp 38 ribu per kilogram. “Ada yang tinggi. Karena itu nanti kami cek, kenapa sampai ada yang tinggi,” ungkapnya.

Sugito menegaskan, pihaknya akan terus sidak. Sebab, masih ada gudang yang belum didatangi. Hasil sidak ini selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan dan akan dibuatkan regulasinya. (sid/hn)