alexametrics
30.6 C
Probolinggo
Friday, 1 July 2022

Satpol PP: Dari Ratusan Tambang di Kab Probolinggo, Hanya 10 Berizin

“Izin tambang itu kan langsung ke pemerintah pusat. Jadi kami kesulitan saat akan menutup tambang tak berizin. Terkecuali ada aduan masyarakat perihal dampaknya,” lanjut Budi.

Misalya, sebuah tambang melanggar Perda Nomor 3/2008 tentang Pemakaian Alat Berat, maka pihaknya masih bisa menghentikan operasional tambang. Namun, dalam hal ini klausulnya yaitu melanggar perda.

“Bisa kami hentikan, misalnya menggunakan ekskavator dan merusak jalan. Lalu ada aduan dari masyarakat, maka bisa kami hentikan skskavatornya agar tidak beroperasi. Seperti yang terjadi di Wonomerto beberapa waktu lalu itu. Itu juga kami hentikan,” tuturnya.

Meski begitu, ada sejumlah tambang yang telah ditutup oleh pihaknya. Penutupan tersebut disebabkan adanya aduan masyarakat dan diminta oleh instansi terkait lainnya. Seperti Bagian Pendapatan Dan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

“Jadi kami diajak oleh Bagian Pendapatan untuk menutup. Seperti di Wonomerto dan Lumbang, itu kami tutup. Sebab, tidak membayar pajak ke Bagian Pendapatan,” katanya.

Untuk mengetahui sejumlah tambang legal rutin membayar pajak, Jawa Pos Radar Bromo mengonfirmasi Kepala Bidang Pendapatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Ofie Agustin. Namun, hingga berita ini ditulis yang bersangkutan belum merespons konfirmasi.

Jawa Pos Radar Bromo juga mengonfirmasi Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina. Namun, Dewi juga belum merespons konfirmasi. (Mu/hn)

“Izin tambang itu kan langsung ke pemerintah pusat. Jadi kami kesulitan saat akan menutup tambang tak berizin. Terkecuali ada aduan masyarakat perihal dampaknya,” lanjut Budi.

Misalya, sebuah tambang melanggar Perda Nomor 3/2008 tentang Pemakaian Alat Berat, maka pihaknya masih bisa menghentikan operasional tambang. Namun, dalam hal ini klausulnya yaitu melanggar perda.

“Bisa kami hentikan, misalnya menggunakan ekskavator dan merusak jalan. Lalu ada aduan dari masyarakat, maka bisa kami hentikan skskavatornya agar tidak beroperasi. Seperti yang terjadi di Wonomerto beberapa waktu lalu itu. Itu juga kami hentikan,” tuturnya.

Meski begitu, ada sejumlah tambang yang telah ditutup oleh pihaknya. Penutupan tersebut disebabkan adanya aduan masyarakat dan diminta oleh instansi terkait lainnya. Seperti Bagian Pendapatan Dan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

“Jadi kami diajak oleh Bagian Pendapatan untuk menutup. Seperti di Wonomerto dan Lumbang, itu kami tutup. Sebab, tidak membayar pajak ke Bagian Pendapatan,” katanya.

Untuk mengetahui sejumlah tambang legal rutin membayar pajak, Jawa Pos Radar Bromo mengonfirmasi Kepala Bidang Pendapatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Ofie Agustin. Namun, hingga berita ini ditulis yang bersangkutan belum merespons konfirmasi.

Jawa Pos Radar Bromo juga mengonfirmasi Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina. Namun, Dewi juga belum merespons konfirmasi. (Mu/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/