alexametrics
25.3 C
Probolinggo
Wednesday, 18 May 2022

Kades yang Mau Nyalon Lagi di Pilkades Harus Kantongi Syarat Ini

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Di kontestasi pilkades serentak, jelas akan ada calon incumbent yang maju. Nah, Pilkades serentak tahun ini, incumbent harus berjuang lebih keras untuk bisa lolos dalam pencalonan. Pasalnya, sesuai perbup Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi calon incumbent.

Syarat tersebut cukup banyak. Mulai bukti pelunasan PBB, surat rekomendasi inspektorat sampai rekomendasi camat setempat.

Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari saat ditemui kemarin mengatakan, pihaknya tidak ingin menghambat atau mempersulit calon incumbent dalam pencalonan pilkades serentak. Tetapi, pihaknya ingin lebih memperbaiki ketertiban dalam administrasi saat menjabat kades sebelumnya. Sehingga, calon incumbent apakah saat menjabat sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, atau belum.

”Saya harus ambil keberanian dengan penetapan persyaratan sesuai Perbup Nomor 1 Tahun 2021 itu untuk calon incumbent. Karena saya ingin mewariskan sistem lebih baik dari pilkades sebelumnya,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Bupati menegaskan, persyaratan bagi calon incumbent ini menjadi pengingat bagi kades yang tengah menjabat ataupun yang akan menjabat lagi. Bahwa kades tidak boleh main-main dalam menjalankan tugas membangun desa. Termasuk tugas pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, dalam persyaratan bagi calon incumbent harus ada surat keterangan dari inspektorat kabupaten. Guna memastikan, jika ada temuan atau catatan-catatan yang harus dipertanggungjawabkan untuk segera diperbaiki atau dipenuhi lebih dulu. Kemudian persyaratan lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan bukti surat keterangan OPD Badan Keuangan Kabupaten.

Ditambah surat rekomendasi dari camat setempat. Guna memastikan apakah calon incumbent itu sudah penuhi kewajibannya saat menjabat kades.

”Itu sebagai ikhtiar untuk memperbaiki dan menertibkan pejabat kepala desa. Jika tidak, maka permasalahan tunggakan-tunggakan itu bisa akan kembali terjadi. Persyaratan itu tidak akan menjadi penghalang, jika calon incumbent sudah mempertanggungjawabkan dengan baik saat selama menjabat sebelumnya,” ungkapnya. (mas/fun)

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Di kontestasi pilkades serentak, jelas akan ada calon incumbent yang maju. Nah, Pilkades serentak tahun ini, incumbent harus berjuang lebih keras untuk bisa lolos dalam pencalonan. Pasalnya, sesuai perbup Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi calon incumbent.

Syarat tersebut cukup banyak. Mulai bukti pelunasan PBB, surat rekomendasi inspektorat sampai rekomendasi camat setempat.

Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari saat ditemui kemarin mengatakan, pihaknya tidak ingin menghambat atau mempersulit calon incumbent dalam pencalonan pilkades serentak. Tetapi, pihaknya ingin lebih memperbaiki ketertiban dalam administrasi saat menjabat kades sebelumnya. Sehingga, calon incumbent apakah saat menjabat sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, atau belum.

”Saya harus ambil keberanian dengan penetapan persyaratan sesuai Perbup Nomor 1 Tahun 2021 itu untuk calon incumbent. Karena saya ingin mewariskan sistem lebih baik dari pilkades sebelumnya,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Bupati menegaskan, persyaratan bagi calon incumbent ini menjadi pengingat bagi kades yang tengah menjabat ataupun yang akan menjabat lagi. Bahwa kades tidak boleh main-main dalam menjalankan tugas membangun desa. Termasuk tugas pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, dalam persyaratan bagi calon incumbent harus ada surat keterangan dari inspektorat kabupaten. Guna memastikan, jika ada temuan atau catatan-catatan yang harus dipertanggungjawabkan untuk segera diperbaiki atau dipenuhi lebih dulu. Kemudian persyaratan lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan bukti surat keterangan OPD Badan Keuangan Kabupaten.

Ditambah surat rekomendasi dari camat setempat. Guna memastikan apakah calon incumbent itu sudah penuhi kewajibannya saat menjabat kades.

”Itu sebagai ikhtiar untuk memperbaiki dan menertibkan pejabat kepala desa. Jika tidak, maka permasalahan tunggakan-tunggakan itu bisa akan kembali terjadi. Persyaratan itu tidak akan menjadi penghalang, jika calon incumbent sudah mempertanggungjawabkan dengan baik saat selama menjabat sebelumnya,” ungkapnya. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/