alexametrics
25.9 C
Probolinggo
Friday, 28 January 2022

PGRI Kab Probolinggo Soroti Kebijakan Larang Rekrut Honorer

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kebijakan pemerintah pusat melarang rekrutmen tenaga honorer seperti tertuang dalam PP nomor 49 tahun 2018, menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya, PGRI Kabupaten Probolinggo. PGRI berharap, penghapusan tenaga honorer dilaksanakan bertahap. Penghapusan juga dilakukan tanpa diskriminasi, baik untuk tenaga honorer K2 maupun non K2.

Namun, penghapusan itu harus diiringi dengan menuntaskan tenaga honorer melalui rekrutmen CPNS maupun PPPK. Terutama tenaga honorer yang berusia 35 tahun ke atas.

Hal itu disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo, Purnomo. ”Kami dukung kebijakan pemerintah pusat, terkait penghapusan tenaga honorer. Tapi harus disertai dengan rekrutmen CPNS dan PPPK yang luas juga,” katanya.

Purnomo menjelaskan, revisi UU Nomor 5/2014, tentang ASN serta PP 49 /2018 sebagai turunannya diharapkan segera dilakukan. Supaya dapat mengakomodir persoalan –persoalan penuntasan honorer.

”Kita sepakat ke depan tidak ada lagi honorer, artinya untuk menjadi ASN itu harus melalui jalur CPNS atau PPPK,” ujarnya.

Kondisi saat ini diungkapkan Purnomo, keberadaan guru tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru. Bisa dibayangkan kalau tiba-tiba honorer itu dirumahkan. Tentu banyak sekolah yang tidak bisa maksimal memberikan pendidikan pada anak didiknya.

”Padahal kami ingin mutu pendidikan terus meningkat. Kondisi riil di kabupaten Probolinggo, masih sangat kekurangan guru. Bahkan, beberapa lembaga sudah dilaksanakan misalnya regrouping atau merger dan multigrade (kelas rangkap, Red.),” ungkapnya. (mas/hn)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kebijakan pemerintah pusat melarang rekrutmen tenaga honorer seperti tertuang dalam PP nomor 49 tahun 2018, menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya, PGRI Kabupaten Probolinggo. PGRI berharap, penghapusan tenaga honorer dilaksanakan bertahap. Penghapusan juga dilakukan tanpa diskriminasi, baik untuk tenaga honorer K2 maupun non K2.

Namun, penghapusan itu harus diiringi dengan menuntaskan tenaga honorer melalui rekrutmen CPNS maupun PPPK. Terutama tenaga honorer yang berusia 35 tahun ke atas.

Hal itu disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo, Purnomo. ”Kami dukung kebijakan pemerintah pusat, terkait penghapusan tenaga honorer. Tapi harus disertai dengan rekrutmen CPNS dan PPPK yang luas juga,” katanya.

Purnomo menjelaskan, revisi UU Nomor 5/2014, tentang ASN serta PP 49 /2018 sebagai turunannya diharapkan segera dilakukan. Supaya dapat mengakomodir persoalan –persoalan penuntasan honorer.

”Kita sepakat ke depan tidak ada lagi honorer, artinya untuk menjadi ASN itu harus melalui jalur CPNS atau PPPK,” ujarnya.

Kondisi saat ini diungkapkan Purnomo, keberadaan guru tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru. Bisa dibayangkan kalau tiba-tiba honorer itu dirumahkan. Tentu banyak sekolah yang tidak bisa maksimal memberikan pendidikan pada anak didiknya.

”Padahal kami ingin mutu pendidikan terus meningkat. Kondisi riil di kabupaten Probolinggo, masih sangat kekurangan guru. Bahkan, beberapa lembaga sudah dilaksanakan misalnya regrouping atau merger dan multigrade (kelas rangkap, Red.),” ungkapnya. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU