Pemkab Probolinggo Pastikan Tak Ada Penghapusan Guru Honorer

KRAKSAAN, Radar Bromo – Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo memastikan tenaga honorer guru di Kabupaten Probolinggo aman dari penghapusan. Meskipun guru tenaga honorer itu tidak lulus tes CPNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak), hingga memasuki massa pensiun.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo H. Fathur Rozi. Saat dikonfirmasi, Rozi –panggilannya- mengatakan, Kabupaten Probolinggo memiliki 2.300 lebih guru dengan status tenaga honorer. Dan sekitar 60 persennya, usia mereka di atas 35 tahun. Dengan usia di atas 35 tahun, mereka tidak bisa mendaftar seleksi CPNS. Hanya bisa mengikuti seleksi PPPK.

”Tentunya, guru honorer SK Bupati yang sudah usia 35 tahun ke atas tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Mereka hanya bisa ikuti seleksi PPPK,” katanya.

Meski demikian, kondisi mereka, menurut Rozi aman. Artinya, mereka tidak akan dihapus. Landasannya, menurut Rozi, PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

PP ini menurutnya, tidak mengatur penghapusan tenaga honorer. Tetapi, kepala daerah dilarang merekrut pegawai di luar ASN. Itu tertuang dalam pasal 91.

ASN yang dimaksud ada dua. Yaitu, PNS dan PPPK. Itu artinya, kepala daerah dilarang merekrut pegawai lagi selain dari jalur PNS dan PPPK.

Pemerintah kemudian mendorong pegawai honorer yang sudah memiliki SK kepala daerah untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK. Termasuk, pemerintah daerah mendorong hal yang sama.

”Pegawai honorer yang sudah ada, kami dorong untuk ikut seleksi CPNS bagi yang berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan honorer yang usia di atas 35 tahun, didorong untuk ikut seleksi PPPK. Dengan harapan, tenaga honorer terus berkurang dan berubah statusnya menjadi ASN (PNS atau PPPK, Red),” ungkapnya.

Di Kabupaten Probolinggo sendiri, menurutnya, ada 2.300 lebih guru tenaga honorer. Dan 60 persen di antaranya berusia di atas 35 tahun.

Mereka ini pun didorong mengikuti tes seleksi PPPK. Batasnya, sampai 1 tahun menjelang waktu pensiun. ”Seandainya mereka mengikuti tes seleksi PPPK tak kunjung lulus, ya berarti status mereka tetap sebagai tenaga honorer SK Bupati,” paparnya. (mas/hn)