alexametrics
25C
Probolinggo
Wednesday, 27 January 2021

DLH Sudah Laporkan Tumpahan Batu Bara di Perairan Sekitar PLTU Paiton

KRAKSAAN, Radar Bromo – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo ikut bersuara atas tumpahan batu bara di perairan sekitar PLTU Paiton yang diprotes Koalisi Aksi Laut Biru, Senin (30/11). Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nur Jayadi menegaskan, DLH sudah melaporkan masalah itu ke Kementerian LHK.

Joko panggilannya menyebut, tumpahan batu bara ke laut yang terjadi di gate transporter (GT) unit 7 dan 8 sebenarnya bukan ranahnya. Melainkan ranah dari Kementerian LHK. Karena itu, pihaknya lantas melaporkan masalah itu ke Kementerian LHK.

“Itu persoalan lama. Dan kami sudah melaporkan kejadian itu kepada kementerian LHK pada tahun 2018,” katanya.

Dilanjutkan Joko, butuh penelitian khusus untuk untuk memastikan apakah tumpahan batu bara itu menyebabkan pencemaran atau tidak. Penelitiannya pun membutuhkan alat khusus. Dan daerah menurutnya tidak punya alat yang dimaksud.

“Untuk memastikan apa benar ada pencemaran atau tidak, membutuhkan penyelaman dan penelitian. Untuk melakukan hal itu, kami tidak punya kapasitas. Karena itu, kami laporkan kepada kementerian,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kemarin (1/12) pihak Kementerian LHK turun langsung untuk mengecek. Berdasarkan data di lapangan, tim dari Kementerian LHK itu akan berada di Paiton selama lima hari. Tanggal 1-5 Desember. Mereka terdiri dari 17 orang dengan beragam latar belakang keahlian.

Tujuannya untuk verifikasi sengketa lingkungan hidup yang dilaporkan tahun 2018. Yaitu, dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat tumpahnya muatan batu bara dari BG Nautica 21 (TB Alpine Marine 21) di Perairan Pantai Desa Binor.

“Jadi sudah ada tim dari Kementerian LHK yang turun. Dan itu berkat laporan di tahun 2018. Bukan karena ada demo kemarin. Itu prosesnya panjang,” ungkapnya.

Sementara kasus tumpahan batu bara yang diprotes oleh Koalisi Laut Biru menurutnya, juga sudah dilaporkan ke Kementerian LHK. “Itu juga bukan masalah baru, masalah lama,” lanjutnya.

Namun, Joko mempertanyakan perihal dampak dari tumpahan batu bara itu. Baik pada nelayan sekitar, maupun pada lingkungan di Binor. Menurutnya, selama ini tidak ada nelayan atau warga sekitar yang resah dengan tumpahan batu bara itu.

Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Hery Pur Sulistyo mengatakan, pihaknya tidak tahu menahu atas kasus tumpahan batu bara di perairan sekitar PLTU Paiton. Yang pasti, selama ini tidak ada aduan dari nelayan perihal berkurangnya ikan karena tumpahan batu bara itu.

“Yang ada laporan itu mengenai adanya kapal jonggrang. Kalau soal berkurangnya ikan tidak ada,” jelasnya.

 

Ada Penurunan PROPER

Sementara itu, Koalisi Aksi Laut Biru menyikapi rilis resmi yang disampaikan PT POMI Paiton Enegy pada Senin (30/11). Salah satu penggerak aksi Syarful Anam menyebut, rilis PT POMI tidak memberikan keterangan substantif dan kontekstual terhadap persoalan yang sedang diprotes.

Rilis yang dikeluarkan melalui dokumen tertulis atas nama Widya Tresna Utami sebagai media contact perusahaan, justru tidak membantah. Bahkan, seolah membenarkan bahwa perusahaan memiliki catatan buruk dalam rapor PROPER pada tahun 2018 – 2019.

Pada rilis disebutkan bahwa perusahan mengikuti Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang digelar Kementerian KLHK. Dalam 5 tahun terakhir, diperoleh PROPER hijau tahun 2015, 2016, 2017. Selanjutnya blue PROPER atau proper biru pada 2018 dan 2019.

“Itu artinya perusahaan mengalami penurunan peringkat PROPER selama dua tahun berturut-turut. Yaitu, dari PROPER hijau menjadi biru pada tahun 2018 dan 2019. Kami meyakini salah satu faktor penurunan tersebut adalah rendahnya penilaian kinerja terhadap kepatuhan lingkungan hidup pada tahun tersebut,” tuturnya. (sid/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU