Retribusi Izin Trayek Ditarget Rp 10 Juta, Terealisasi Rp 850 Ribu

PARKIR: Salah satu angdes parkir di sekitar Pertigaan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Sejauh ini, realisasi retribusi izin trayek angkutan masih jauh dari target. (Foto: Jamaludin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PAJARAKAN, Radar Bromo – Keberadaan angkutan desa (angdes) di Kabupaten Probolinggo, semakin terkikis. Namun, Pemkab Probolinggo tetap menargetkan bisa memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi izin trayek. Tahun ini, Pemkab menarget bisa mendapatkan PAD sekitar Rp 10 juta. Namun, sejauh ini retribusi izin trayek baru terealisasi sekitar Rp 850 ribu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, tahun ini pihaknya ditargetkan dapat menyumbang PAD sekitar Rp 6 miliar. Mulai dari retribusi uji KIR sampai retribusi izin trayek. “Retribusi izin trayek ini diberlakukan pada angkutan umum, seperti angkutan desa (angdes). Retribusi itu 6 bulan sekali,” katanya, kemarin.

Menurutnya, keberadaan angdes semakin terkikis dengan banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Tetapi, pihaknya tetap menargetkan bisa mendapatkan retribusi dari izin trayek.

“Target izin trayek memang tidak terlalu besar. Hanya Rp 10 juta. Tetapi, makin sepinya penumpang dan terdampak pandemi Covid-19, tidak sedikit angkutan yang tidak beroperasi. Dampaknya capaian retribusi izin trayek rendah. Sampai bulan kemarin baru mencapai sekitar Rp 850 ribu,” jelasnya.

Di tengah pandemi Covid-19, kata Heri, semakin membuat posisi angdes sulit. Sebelum pandemi, penumpang sudah mulai sepi, ditambah dampak pandemi. “Dari data kami, di Kabupaten Probolinggo hampir ada sekitar 100 unit angkutan desa. Tapi, karena pandemi Covid-19, kami yakini sebagian kecil yang tetap beroperasi,” ujarnya. (mas/rud/fun)