alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Wednesday, 18 May 2022

2021, Dana Desa di Kab Probolinggo Berkurang Rp 3,5 M

DRINGU, Radar Bromo – Jatah alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Probolinggo tahun ini menurun dibanding tahun lalu. Namun, nilai TKDD itu masih yang tertinggi se Jawa Timur. Yaitu mencapai Rp 429.195.412.000.

Pada tahun 2020, Kabupaten Probolinggo mendapatakan jatah DD sebesar Rp 432.707.687.000. Lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 429 miliar lebih.

”Pagu DD tahun 2021 berkurang sekitar Rp 3,5 miliar dibanding tahun 2020,” kata Edi Suyanto, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo.

Sesuai petunjuk dari pusat menurut Edy, pencairan DD nantinya akan dilakukan dalam tiga tahap. Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, ada tiga prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

”Mulai pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa,” terangnya.

Penggunaan anggaran untuk adaptasi kebiasaan baru (New Normal) desa dikatakan Edi, antara lain mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman Covid-19. Serta mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

”Dalam sepekan ini, kami sudah mendorong dan menfasilitasi desa untuk segera menggelar musdes (musyawarah desa) dan segera membahas rencana APBDes 2021,” terangnya.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi (rakor) bersama Forkopimda beberapa waktu lalu, Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari menyoroti satgas desa dalam penanganan covid-19. Selama ini yang berjibaku dalam penanganan pandemi masih satgas tingkat kabupaten dan kecamatan.

Karena itu, Bupati meminta Sekda Kabupaten Probolinggo untuk mengkaji penundaan pencairan dana desa yang tidak punya Satgas Penanganan Covid-19 sebagai bentuk sanksi.

“Bapak Sekda, tolong dikaji. Satgas desa apa bisa dijadikan syarat pencairan dana desa? Jika tidak ada punishment (hukuman, Red), khawatir semangat desa kendor dalam penanganan Covid-19,” tegas Tantri. (mas/hn)

DRINGU, Radar Bromo – Jatah alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Probolinggo tahun ini menurun dibanding tahun lalu. Namun, nilai TKDD itu masih yang tertinggi se Jawa Timur. Yaitu mencapai Rp 429.195.412.000.

Pada tahun 2020, Kabupaten Probolinggo mendapatakan jatah DD sebesar Rp 432.707.687.000. Lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 429 miliar lebih.

”Pagu DD tahun 2021 berkurang sekitar Rp 3,5 miliar dibanding tahun 2020,” kata Edi Suyanto, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo.

Sesuai petunjuk dari pusat menurut Edy, pencairan DD nantinya akan dilakukan dalam tiga tahap. Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, ada tiga prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

”Mulai pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa,” terangnya.

Penggunaan anggaran untuk adaptasi kebiasaan baru (New Normal) desa dikatakan Edi, antara lain mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman Covid-19. Serta mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

”Dalam sepekan ini, kami sudah mendorong dan menfasilitasi desa untuk segera menggelar musdes (musyawarah desa) dan segera membahas rencana APBDes 2021,” terangnya.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi (rakor) bersama Forkopimda beberapa waktu lalu, Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari menyoroti satgas desa dalam penanganan covid-19. Selama ini yang berjibaku dalam penanganan pandemi masih satgas tingkat kabupaten dan kecamatan.

Karena itu, Bupati meminta Sekda Kabupaten Probolinggo untuk mengkaji penundaan pencairan dana desa yang tidak punya Satgas Penanganan Covid-19 sebagai bentuk sanksi.

“Bapak Sekda, tolong dikaji. Satgas desa apa bisa dijadikan syarat pencairan dana desa? Jika tidak ada punishment (hukuman, Red), khawatir semangat desa kendor dalam penanganan Covid-19,” tegas Tantri. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/