alexametrics
29C
Probolinggo
Friday, 22 January 2021

Aktivis Lingkungan Ini Soroti Tumpahan Batu Bara di PLTU Paiton

PAITON, Radar Bromo – Puluhan orang yang mengatasnamakan Koalisi Aksi Laut Biru, menggelar aksi di perairan sekitar PLTU Paiton. Aksi itu dilakukan guna menyoroti tumpahan batu bara ke dasar laut di sekitar perairan tersebut.

Aksi damai itu dilakukan sekitar pukul 05.00. Dengan menumpangi kapal nelayan berukuran 30 GT, mereka berangkat ke tengah laut sekitar 700 meter dari objek vital nasional (obvitnas) itu. Tujuannya, untuk membentangkan banner berukuran jumbo yang bertuliskan “Adili sekarang perusak ekosistem laut NKRI”.

Banner itu dibentangkan di kapal yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi para aktivis lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Aksi itu dilakukan sekitar pukul 07.30. Setelah usai, baru kemudian mereka menepi kembali ke Tempat Pelangan Ikan (TPI) Paiton.

Anton Marsono, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Keranji Paiton yang juga ikut mengatakan, aksi itu menyoroti terkait tumpahan batu bara. Adapun tumpahan batu bara berada di GT unit 7 dan 8. Karena tumpukan tumpahan batu bara itu bisa merusak lingkungan biota laut.

“Untuk dampaknya kami belum merasakan secara pasti. Tetapi, di pinggiran GT itu terumbu karangnya kurang bagus. Di lain tempat itu (unit 7 dan 8) bagus. Ini sebagai bukti dampaknya, dan ini jika dibiarkan akan merusak ekosistem laut Paiton,” katanya.

TANDA TANGAN: Koalisi Aksi Laut Biru melakukan tanda tangan di TPI Paiton Senin (30/11) untuk menyuarakan pelestarian lingkungan. (Foto Mukhamad Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

Ia menjelaskan, tumpahan batu bara itu telah ada selama unit 7 -8 berdiri. Saat ini, ketinggiannya hampir mencapai 4 meter, lebar 26 meter dan panjang 90 meter. “Karena itu kami melakukan aksi ini. Harapan kami, ini bisa diangkat kembali. Karena selama ini belum ada pembersihan. Pernah dibersihkan namun gagal,” jelasnya.

Hal senada juga diutarakan Antoni Sofyan, Ketua Yayasan Sekolah Konang Indonesia yang juga ikut dalam aksi itu. Menurutnya, aksi tersebut bermula dengan surat menyurat pokmaswas kranji dengan unit 7-8. Sayangnya, surat tersebut tidak mendapatkan respons. Sehingga, kemudian muncul aksi.

“Kami ingin menunjukan kepada dunia, KLHK dan siapapun yang ingin melakukan advokasi, maka di titik itulah sebenarnya terjadi sengketa lingkungan hidup. Sesuai dengan UU 32/1999 tentang lingkungan hidup,” katanya.

Menurutnya, banyak sekali persoalan lingkungan yang terjadi. Sejauh ini belum ada respons dari pihak pengelola yang dalam hal ini PT POMI. “Aksi ini sudah kami kabarkan sebelumnya. Itu saat terjadi kerusakan terumbu karang. Dan yang merespons adalah KLHK. Sedangkan PLTU tidak ada,” jelasnya.

Di sisi lain, aksi itu mendapatkan perlawanan dari puluhan orang yang mengaku nelayan Paiton. Karena itulah aksi yang semula hendak memasang garis pembatas, urung dilakukan dan diganti pembentangan banner.

“Sebenarnya aksi tandingan ini tidak cukup berarti bagi kami. Kami sendiri telah melakukan penyampaian pendapat 700 meter dari obvitnas. Ada 7 kapal yang menghalau kami dan masuk dalam obvitnas. Dan kami akan mempersoalkan ini,” katanya.

Ketua Paguyuban Nelayan Paiton, Mohammad Yusuf, yang melakukan aksi tandingan mengatakan, tidak ada kerusakan ekosistem laut di Paiton. “Tidak ada kerusakan ekosistem laut di sekitar perairan laut di Paiton. Yang melakukan aksi itu hanya segelintir orang saja. Kami atas nama nelayan di Paiton, tidak merasa ada kerusakan ekosistem laut,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengklaim, nelayan di Paiton tidak ada yang dirugikan. Selama ini, kegaiatan nelayan baik baik saja. “Seluruh nelayan di sini tak ada yang dirugikan. Ikan masih banyak, terumbu karang tak ada yang rusak. Jadi apa yang mereka protes atau mereka tuntut. Semua baik-baik saja,” tambahnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU