Pemkab Probolinggo Buat 33 Regulasi saat Pandemi

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo selama masa pandemi Covid-19 telah membuat sedikitnya 33 regulasi. Adapun regulasi yang menjadi produk hukum tersebut terdiri dari peraturan bupati (Perbup) dan Surat Edaran (SE) Bupati.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo untuk Peraturan Bupati (Perbup) ada sekitar 9. Kesembilan Perbup dibuat mulai Februari hingga per 1 Juli. Untuk Surat Keputusan (SK) ada sekitar 15 item. Penerbitannya mulai Maret hingga Juli.

Selain itu juga ada Instruksi Bupati yang berjumlah 2 item. Penerbitannya dilakukan pada bulan April lalu. Yaitu pada tanggal 13 dan 16. Selanjutnya ada Surat Edaran (SE) bupati yang berjumlah 7 item.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Probolinggo Santoso mengatakan, produk hukum itu dibuat tujuannya untuk memperlancar penanganan Covid -19. Sehingga, setiap langkah yang diambil dalam penanganan virus korona ada landasan hukumnya.

“Tentunya ini sebagai upaya untuk menjadi landasan hukum. Yang mana, setiap langkah yang diambil harus ada landasan hukum. Karena itu, dibuatlah regulasi ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya regulasi tersebut penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik. Yaitu, semua elemen yang ada melakukannya dan menjalankan regulasi yang dibuat.

“Seperti halnya pemberlakuan buka tutup toko modern, pemakaian masker dan juga kegiatan keagamanan dan lain-lain. Semuanya dijalankan dengan baik,” katanya.

Mantan Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA itu menuturkan, selama ini belum ada pencabutan dari regulasi yang dibuat. Sejauh ini, yang terjadi hanya direvisi mengikuti prosedur atau aturan di atasnya. Di masa pandemi ini, aturan sangat fluktuatif dan berubah-ubah.

“Jadi memang aturannya dinamis. Tetapi tidak ada yang dicabut. Hanya revisi,” terangnya. (sid/fun)