Tujuh Tahun Berturut-turut Pemkab Probolinggo Raih WTP

PERTAHANKAN WTP: Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono menyerahkan LHP atas LKPD tahun 2019 pada Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari yang statusnya WTP. Status WTP ini sudah diraih tujuh tahun berturut-turut.

Related Post

SIDOARJO, Radar Bromo – Berturut-turut untuk kali ketujuh, Pemkab Probolinggo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2019 itu diterima Selasa (30/6) di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2019 oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Timur.  Hasil audit BPK itu diserahkan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.

Hadir pula dalam penerimaan opini WTP tersebut, Sekda Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono. Juga Inspektur Sigit Sumarsono, Kepala Badan Keuangan Daerah Dewi Korina, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Yulius Christian.

Selain Kabupaten Probolinggo, ada 17 daerah lain yang hari itu juga menerima LHP atas LKPD dan mendapatkan opini WTP. Yakni, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Madiun.

Kemudian, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Bojonegoro.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari pun menyampaikan  terima kasih dan selamat kepada seluruh OPD bersama seluruh stafnya. Sebab, merekalah yang telah menyiapkan proses interim ini dengan baik, sehingga mampu mempertahankan opini WTP yang ketujuh.

“Tentunya ini menjadi harapan saya agar bisa memotivasi kita semua dalam proses bisnis Pemkab Probolinggo. Utamanya dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah. Terus kita pacu untuk lebih baik, lebih profesional, dan lebih transparan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Tidak lupa Tantri juga menyampaikan terima kasih kepada ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan support luar biasa kepada eksekutif. Sehingga, bersama-sama bisa berjalan beriringan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Terima kasih pula kepada masyarakat yang tanpa henti mendoakan kami semua para pelayan masyarakat. Sehingga, harapannya kami mampu menjadi pelayan yang terus lebih baik dan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo mengatakan, prestasi yang diraih selama tujuh tahun berturut-turut itu, diraih berkat sinergi antara Pemkab Probolinggo dengan legislatif. Juga seluruh OPD terkait serta elemen masyarakat.

“Insyaallah ke depan kami mampu merebut WTP yang kedelapan dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Probolinggo lebih maju dan lebih makmur,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono mengatakan, pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. “Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari tindakan kecurangan lainnya,” ujarnya.(sid/hn)