alexametrics
29.7 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Pekan Depan Gugatan Eny Terhadap PKB Mulai Sidang

DRINGU, Radar Bromo – Konflik internal DPC PKB Kabupaten Probolinggo, memasuki babak baru. Gugatan Eny Kusrini, anggota DPRD Kabupaten setempat yang dipecat dari keanggotaan partai, diterima Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Rabu depan (10/2), sidang gugatan perdata perdana ini rencananya bakal digelar.

Gugatan tersebut sudah teregister di PN Kraksaan. Gugatan itu memiliki nomor perkara 4/perdata/2021/PN.Krs. Pihak Eny Kusrini menggugat tiga pihak sekaligus. Tergugat pertama DPC PKB Kabupaten Probolinggo; tergugat kedua, DPW PKB Provinsi Jatim; dan tergugat ketiga DPP PKB.

Hasmoko selaku Penasihat Hukum (PH) Eny Kusrini saat dikonfirmasi mengatakan, surat keputusan pemberhentian kliennya dari keanggotan partai, cacat hukum. Karena, kliennya tidak pernah melanggar disiplin partai seperti yang dituduhkan pengurus DPC PKB. Selain itu, surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang disebut DPC PKB itu, pelanggaran yang tidak pernah dilakukan kliennya.

Di-PAW, Eny Melawan, Ajukan Gugatan ke PN Kraksaan

”Sesuai penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan, panggilan sidang gugatan tanggal 10 Februari mendatang. Kami akan siapkan bukti-bukti dalam persidangan. Kami menuntut, surat keputusan pemberhentian bu Eny itu dibatalkan demi hukum,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Sementara itu, Mustofa selaku Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi menegaskan, sebelum ada gugatan pada DPC PKB, pihaknya sudah siap menghadapi gugatan hukum dan perlawanan lainnya. Karena, pihaknya sudah lalui prosedur sesuai aturan AD/ART partai, sebelum mengajukan pemberhentian ke DPP PKB.

Seluruh mekanisme rapat pleno untuk pembahasan pelanggaran Eny Kusrini, sudah dilakukan sesuai prosedur. Dalam AD/ART PKB tidak mengenal rapat paripurna, adanya rapat pleno. “Jika ada satu dua orang DPC PKB yang tidak hadir, tetapi sudah memenuhi korum aturan rapat pleno, ya tetap jalan,” beber Musstofa.

Menurut Mustofa, pihaknya sudah menerima surat panggilan sidang gugatan perdata. “Sebelum menerima surat, DPC PKB sudah siap menghadapi semua gugatan. Sebelum digugat, kami sudah siap,” kata Mustofa. (mas/fun)

DRINGU, Radar Bromo – Konflik internal DPC PKB Kabupaten Probolinggo, memasuki babak baru. Gugatan Eny Kusrini, anggota DPRD Kabupaten setempat yang dipecat dari keanggotaan partai, diterima Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Rabu depan (10/2), sidang gugatan perdata perdana ini rencananya bakal digelar.

Gugatan tersebut sudah teregister di PN Kraksaan. Gugatan itu memiliki nomor perkara 4/perdata/2021/PN.Krs. Pihak Eny Kusrini menggugat tiga pihak sekaligus. Tergugat pertama DPC PKB Kabupaten Probolinggo; tergugat kedua, DPW PKB Provinsi Jatim; dan tergugat ketiga DPP PKB.

Hasmoko selaku Penasihat Hukum (PH) Eny Kusrini saat dikonfirmasi mengatakan, surat keputusan pemberhentian kliennya dari keanggotan partai, cacat hukum. Karena, kliennya tidak pernah melanggar disiplin partai seperti yang dituduhkan pengurus DPC PKB. Selain itu, surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang disebut DPC PKB itu, pelanggaran yang tidak pernah dilakukan kliennya.

Di-PAW, Eny Melawan, Ajukan Gugatan ke PN Kraksaan

”Sesuai penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan, panggilan sidang gugatan tanggal 10 Februari mendatang. Kami akan siapkan bukti-bukti dalam persidangan. Kami menuntut, surat keputusan pemberhentian bu Eny itu dibatalkan demi hukum,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Sementara itu, Mustofa selaku Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi menegaskan, sebelum ada gugatan pada DPC PKB, pihaknya sudah siap menghadapi gugatan hukum dan perlawanan lainnya. Karena, pihaknya sudah lalui prosedur sesuai aturan AD/ART partai, sebelum mengajukan pemberhentian ke DPP PKB.

Seluruh mekanisme rapat pleno untuk pembahasan pelanggaran Eny Kusrini, sudah dilakukan sesuai prosedur. Dalam AD/ART PKB tidak mengenal rapat paripurna, adanya rapat pleno. “Jika ada satu dua orang DPC PKB yang tidak hadir, tetapi sudah memenuhi korum aturan rapat pleno, ya tetap jalan,” beber Musstofa.

Menurut Mustofa, pihaknya sudah menerima surat panggilan sidang gugatan perdata. “Sebelum menerima surat, DPC PKB sudah siap menghadapi semua gugatan. Sebelum digugat, kami sudah siap,” kata Mustofa. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/