alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Kasus Korupsi Bantuan Pupuk 2011, Ketua Gapoktan Pakuniran Ditahan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Bergulir sejak 2012, kasus korupsi yang menjerat Ketua Gapoktan Sari Tani 1, Desa Gunggungan Kidul, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Ibrahim, 45, akhirnya inkracht. Ibrahim dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Selasa (29/10).

Dia ditahan di Rutan Kraksaan atas kasus korupsi bantuan sosial kegiatan pengembangan Unit Pupuk Organik (Uppo) yang membelitnya. Ibrahim dieksekusi setelah turun putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Isinya, MA menolak pengajuan Kasasi oleh pihak Ibrahim atas kasus korupsi tersebut. Ibrahim pun harus mendekam di Rutan Kraksaan. Ia di vonis dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Probolinggo Novan Basuki mengatakan, penahanan terpidana berdasarkan putusan MA Nomor 1905/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018. Juga berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadulan (P-45) nomor: Print -673/M.5.43/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

“Eksekusinya berdasarkan hal itu. Kami telah menahan pelaku di Rutan Kraksaan,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus yang menimpa Ibrahim terjadi pada 2011. Saat itu dia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ia dinyatakan secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi itu dilakukan bersama Abdul Aziz dan Umi Nur Azizah. Dua orang tersebut adalah PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

“Ada dua orang lain selain terpidana ini. Tetapi, mereka belum diputus sampai sekarang,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Novan itu menjelaskan, kasus itu bermula pada tanggal 13 April 2011. Saat itu ada tanda tangan surat perjanjian kerja sama (SPK) Nomor 521.3/01/PPK.PSP/SPK/2011 antara Ibrahim selaku ketua kelompok tani dengan Kementerian Pertanian. Kerja sama itu terkait proyek Uppo.

Proyek itu harus diselesaikan tanggal 13 April sampai 31 Oktober 2011. Nilainya Rp 340 juta dan dicairkan melalui tiga termin. Namun, sebelum itu pihak kelompok tani harus menyiapkan dana swadaya Rp 37 juta serta harus menyiapkan lahan.

Kemudian, Ibrahim bersama dengab Abdul Aziz dan Umi Nur Azizah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dengan nomor 521.3/540.1/426.112/2011 tanggal 19 September 2011. Isinya menyatakan bahwa pekerjaan proyek Uppo telah selesai sesuai RUKK dan SPK.

Namun, fakta di lapangan berbeda. Meskipun surat pertanggungjawaban (SPj) dinyatakan selesai 100 persen. Masih ada tiga item yang belum selesai.

Pertama, instalasi rumah kompos ada 8 titik lampu belum terpasang. Kedua, kaca jendela rumah kompos belum terpasang 2 buah dan pintu kamar mandi belum terpasang 1 buah.

“Ketiga item pekerjaan yang belum diselesaikan itu ternyata diselesaikan pada 2012 atau tahun selanjutnya. Karena itu, kemudian kasus ini diperkarakan,” jelasnya.

Ibrahim selaku ketua kelompok tani, menurut Novan, telah menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan proyek Uppo. Ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dan melakukan berbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Sehingga, ia mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut yang dananya dari APBN 2011.

“Ia secara sah terbukti menyalahi pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP,” terangnya. (sid/hn)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Bergulir sejak 2012, kasus korupsi yang menjerat Ketua Gapoktan Sari Tani 1, Desa Gunggungan Kidul, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Ibrahim, 45, akhirnya inkracht. Ibrahim dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Selasa (29/10).

Dia ditahan di Rutan Kraksaan atas kasus korupsi bantuan sosial kegiatan pengembangan Unit Pupuk Organik (Uppo) yang membelitnya. Ibrahim dieksekusi setelah turun putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Isinya, MA menolak pengajuan Kasasi oleh pihak Ibrahim atas kasus korupsi tersebut. Ibrahim pun harus mendekam di Rutan Kraksaan. Ia di vonis dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Probolinggo Novan Basuki mengatakan, penahanan terpidana berdasarkan putusan MA Nomor 1905/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018. Juga berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadulan (P-45) nomor: Print -673/M.5.43/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

“Eksekusinya berdasarkan hal itu. Kami telah menahan pelaku di Rutan Kraksaan,” ungkapnya.

Menurutnya, kasus yang menimpa Ibrahim terjadi pada 2011. Saat itu dia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ia dinyatakan secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi itu dilakukan bersama Abdul Aziz dan Umi Nur Azizah. Dua orang tersebut adalah PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

“Ada dua orang lain selain terpidana ini. Tetapi, mereka belum diputus sampai sekarang,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Novan itu menjelaskan, kasus itu bermula pada tanggal 13 April 2011. Saat itu ada tanda tangan surat perjanjian kerja sama (SPK) Nomor 521.3/01/PPK.PSP/SPK/2011 antara Ibrahim selaku ketua kelompok tani dengan Kementerian Pertanian. Kerja sama itu terkait proyek Uppo.

Proyek itu harus diselesaikan tanggal 13 April sampai 31 Oktober 2011. Nilainya Rp 340 juta dan dicairkan melalui tiga termin. Namun, sebelum itu pihak kelompok tani harus menyiapkan dana swadaya Rp 37 juta serta harus menyiapkan lahan.

Kemudian, Ibrahim bersama dengab Abdul Aziz dan Umi Nur Azizah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dengan nomor 521.3/540.1/426.112/2011 tanggal 19 September 2011. Isinya menyatakan bahwa pekerjaan proyek Uppo telah selesai sesuai RUKK dan SPK.

Namun, fakta di lapangan berbeda. Meskipun surat pertanggungjawaban (SPj) dinyatakan selesai 100 persen. Masih ada tiga item yang belum selesai.

Pertama, instalasi rumah kompos ada 8 titik lampu belum terpasang. Kedua, kaca jendela rumah kompos belum terpasang 2 buah dan pintu kamar mandi belum terpasang 1 buah.

“Ketiga item pekerjaan yang belum diselesaikan itu ternyata diselesaikan pada 2012 atau tahun selanjutnya. Karena itu, kemudian kasus ini diperkarakan,” jelasnya.

Ibrahim selaku ketua kelompok tani, menurut Novan, telah menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan proyek Uppo. Ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dan melakukan berbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Sehingga, ia mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut yang dananya dari APBN 2011.

“Ia secara sah terbukti menyalahi pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP,” terangnya. (sid/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/